RI Bakal Dalam Kondisi Resesi Berkepanjangan

Minggu , 04 Oktober 2020 | 22:07
RI Bakal Dalam Kondisi Resesi Berkepanjangan
Sumber Foto : Istimewa
Melchias Markus Mekeng

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menilai pandemi COVID-19 bakal membawa Indonesia ke dalam kondisi resesi ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan jika tidak cermat dalam mendatangkan investasi-investasi baru, Indonesia akan berada dalam kondisi yang semakin sulit.

"Kita gak usah kaget kalau kita sedang resesi, nanti kita lihat datanya BPS biasanya lebih besar dari asumsi pemerintah angkanya. Resesi ini bakal panjang, sekalipun pandemi COVID-19 sudah selesai," kata Mekeng dalam acara diskusi bertajuk "Solusi Resesi Ekonomi dan Antisipasi Krisis Keuangan: Update Ekonomi Triwulan III-2020" yang diselenggarakan Narasi Institute secara virtual di Jakarta, Minggu (4/10/2020) malam.

Menurut Mekeng, sejak Triwulan I-2020 Indonesia sebenarnya sudah memasuki pintu gerbang resesi, di saat negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan Singapura telah terlebih dahulu mengalami pertumbuhan negatif.

"Otomatis daya beli mereka juga menurun dan itu berdampak kepada kita. Ekspor kita turun, produksi dalam negeri kita juga turun karena demand-nya turun. Contohnya, pabrik tekstil yang tadinya kapasitas produksinya full, sejak triwulan I sudah mulai mengurangi produksinya karena demand-nya turun," ungkap Mekeng.

Sementara dari dalam negeri, konsumsi rumah tangga yang digerakan oleh sektor UMKM yang memiliki kontribusi 68-70 persen terhadap PDB Indonesia juga terkena dampak akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mekeng sendiri menilai upaya pemerintah dalam menggelontorkan stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat dan menggerakan UMKM sudah benar. Hanya saja, perlu diperhatikan juga sumber pendanaan untuk menyokong stimulus tersebut.

"Masalahnya untuk ganjelnya duitnya dari mana? Dengan menerbitkan SBN, burden sharing BI, beban APBN kita ke depan akan semakin besar. Pemerintah juga harus memikirkan menaikan pendapatan kita. Kalau hanya mengandalkan APBN kita akan lama keluar dari resesi ini. Makanya dibutuhkan investasi-investasi yang masuk," tegas Mekeng.

Dia sendiri berharap, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disepakati dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I, Sabtu (3/10/2020) malam, bisa menjadi solusi untuk mendatangkan investasi-investasi baru bagi Indonesia ke depannya.

"Omnibus Law sudah kita sepakati mudah-mudahan disahkan tanggal 8 Oktober di paripurna. (Dengan adanya UU Cipta Kerja) BKPM dan pemerintah bisa menarik investasi kembali ke sini," harapnya.

Selain implementasi UU Omnibus Law Cipta Kerja, Mekeng juga menyoroti terkait penerapan pajak UMKM yang jika diterapkan secara optimal bisa menjadi sumber penerimaan pajak baru yang dapat menopang APBN.

"UMKM yang pembukuannya rapih itu hanya 7 persen. Yang tidak tercatat 93 persen. Makanya tax ratio kita itu tidak bisa naik-naik. Kita ada 67 juta UMKM, rata-rata omzet Rp 3 miliar saja dikalikan 0,5 persen potensi pajak UMKM mencapai Rp 900 trilun. Faktanya cuma sedikit. Kita tidak bisa mengandalkan BPK, yang bisa memonitor ini semua melalui digitalisasi," tandasnya. (E-3)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load