Kenaikan Defisit APBN Lebih dari 3 Persen Hanya Sampai 2022

Selasa , 29 September 2020 | 11:53
Kenaikan Defisit APBN Lebih dari 3 Persen Hanya Sampai 2022
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi APBN
POPULER

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah terpaksa menaikkan defisit APBN lebih dari 3 persen semata-mata karena dampak pandemi COVID-19.

Padahal menurutnya, selama ini Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat disiplin dalam mengelola defisit APBN yaitu selalu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak 2013.

Meski demikian, Suahasil memastikan kebijakan menaikkan defisit APBN lebih dari 3 persen tersebut hanya akan berlangsung sampai 2022 sesuai dengan isi UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Bukannya tidak terbatas tapi terbatas sampai 2022 untuk menangani pandemi COVID-19 ini,” tegasnya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Oleh sebab itu, ia memastikan kenaikan defisit akan tercermin pada optimalisasi belanja yang salah satunya melalui program PEN dengan total anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk enam fokus sektor utama.

Enam sektor tersebut meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda, serta pembiayaan korporasi.

“Enam bidang program pemulihan ekonomi nasional ini kita jalankan melalui APBN dan APBD,” ujarnya.

Suahasil pun meminta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), SPI (Satuan Pengawas Internal), APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengawas lainnya untuk berkontribusi dalam memastikan penggunaan dan pelaksanaan anggaran secara baik.

“Memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu singkat itu tetap akuntabel. Seluruh masyarakat kita menunggu realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional tersebut,” katanya.

Dia juga menambahkan, belanja pemerintah dalam APBN dan APBD bakal menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis pandemi COVID-19.

“APBN dan APBD menjadi tulang punggung karena itu belanjanya harus kita pastikan cukup dan bermanfaat untuk menangani perekonomian,” katanya.

Suahasil menyatakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan negara turun, pemerintah tidak bisa mengurangi belanja dalam rangka menjaga kondisi anggaran tetap baik.

Menurutnya, pemerintah justru harus meningkatkan belanja terutama yang bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi meskipun defisit menjadi sangat tinggi. (E-3)

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load