Defisit Anggaran 2021 Dilebarkan Jadi 5,7 Persen

Jumat , 11 September 2020 | 13:14
Defisit Anggaran 2021 Dilebarkan Jadi 5,7 Persen
Sumber Foto : Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melebarkan defisit anggaran sebesar 0,2 persen dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,7 persen atau setara Rp 1.006,4 triliun dari sebelumnya 5,5 persen.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pada 2021 dan program yang telah disusun dan dibahas oleh kementerian dengan komisi, maka sementara defisit anggaran naik menjadi 5,7 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Sri Mulyani menyatakan defisit dilebarkan 0,2 persen karena target pendapatan negara untuk tahun depan diturunkan sebesar Rp 32,7 triliun menjadi Rp 1.743,7 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp 1.776,4 triliun.

Penurunan itu terjadi karena target penerimaan perpajakan diturunkan Rp 37,4 triliun menjadi Rp 1.444,5 triliun dari yang disampaikan sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.481,9 triliun.

Sementara untuk target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinaikkan Rp 4,7 triliun menjadi Rp 288,2 triliun dari perkiraan semula dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 283,5 triliun.

Di sisi lain belanja negara untuk tahun depan naik sebesar Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2.750 triliun dari RAPBN 2021 yang telah disusun pemerintah Rp 2.747,5 triliun.

Kenaikan belanja disebabkan oleh adanya tambahan subsidi energi mengenai gas elpiji tiga kilogram yang mencapai Rp 2,4 triliun dan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 0,8 triliun sebagai dampak dari perubahan pendapatan negara.

Untuk keseimbangan primer mengalami kenaikan Rp 35,2 triliun dari Rp 579,9 triliun dalam RAPBN 2021 menjadi Rp 633,1 triliun.

Kemudian pembiayaan utang pada 2021 akan meningkat Rp 34,9 triliun dari yang sebelumnya dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.142 triliun menjadi Rp 1.177,4 triliun.

Ia menuturkan pembiayaan utang akan dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 1207,3 triliun yang merupakan penerbitan SBN netto.

Untuk pembiayaan investasi ada kenaikan Rp 169,1 triliun menjadi Rp 184,5 triliun atau naik 15,4 persen berupa cadangan pembiayaan pendidikan.

“Pemerintah diminta menjaga disiplin fiskal dengan defisit tidak lebih 5,7 persen dari PDB. Jika terjadi perubahan pos dalam pendapatan maka akan dilakukan dari sisi belanja melalui berbagai tindakan refocusing atau melakukan prioritas yang lebih tajam lagi,” tegas Sri Mulyani. (E-3)

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load