Direksi Pertamina Mangkir Sidang Perdana Lawan Serikat Pekerja

Rabu , 12 Agustus 2020 | 20:21
Direksi Pertamina Mangkir Sidang Perdana Lawan Serikat Pekerja
Sumber Foto : Istimewa
Pertamina

JAKARTA - Direksi Pertamina selaku Tergugat II tidak hadir dalam sidang perdana kasus dugaan Perbuatan Melawan Hukum Menteri BUMN dan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait dengan pembentukan enam anak perusahaan (Subholding) Pertamina, yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).

Sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Taryan Setiawan SH, MH tersebut dihadiri Kuasa Hukum Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai Penggugat serta Kuasa Hukum Kementrian BUMN
selaku Tergugat I dan Kuasa Hukum Menteri Keuangan selaku Turut Tergugat.

Janses Sihaloho, Kuasa Hukum FSPPB dari Firma Hukum Sihaloho & Co, menyayangkan ketidakhadiran
Direksi Pertamina ataupun kuasa hukum yang mewakili. “Ini kan terkesan mengulur-ulur waktu,” kata
Janses dalam siaran persnya, Rabu (12/8/2020).

Janses menduga, hal itu agar rencana swastanisasi sejumlah anak perusahaan (Subholding) Pertamina
berjalan lancar dan terjadi sebelum ada keputusan pengadilan. “Bisa saja ketidakhadiran Direksi
Pertamina adalah strategi menghadapi gugatan serikat pekerja agar rencana IPO berjalan mulus,” kata
Janses.

Dia menjelaskan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri akan kembali menggelar sidang pada 26 Agustus
2020. Janses mengharapkan Direksi Pertamina koperatif mengikuti persidangan selanjutnya.

Seperti diketahui, pada Juni 2020 lalu, Menteri BUMN menerbitkan keputusan tentang Pemberhentian, Perubahan
Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Direksi Pertamina.

Hal itu kemudian diikuti
dengan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang mengeluarkan enam lini
bisnis utama (core business) dari Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero).

Keenam lini bisnis utama itulah yang kemudian dibentuk menjadi Subholding (anak perusahaan) dan
dalam waktu dekat akan dijual kepada investor swasta domestik maupun asing melalui penjualan saham
perdana (Initial Public Offering).

IPO Subholding Pertamina adalah target yang diberikan Menteri BUMN
Erick Thohir kepada Nicke Widyawati saat ditunjuk kembali sebagai Direktur Utama Pertamina.

Keenam Subholding tersebut adalah PT Pertamina Hulu Energi (Upstream Subholding), PT Perusahaan
Gas Negara (Gas Subholding), PT Kilang Pertamina Internasional (Refinery & Petrochemical Subholding),
PT Pertamina Power Indonesia (Power & NRE Subholding), dan PT Patra Niaga (Commercial & Trading
Subholding) dan PT Pertamina International Shipping (Shipping Subholding).

FSPPB yang menaungi 19 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, pada 20 Juli 2020 lalu, lantas
mengajukan gugatan Perbuataan Melawan Hukum terhadap Menteri BUMN dan Direksi Pertamina.

FSPPB menilai, keputusan Menteri BUMN dan Direksi Pertamina bukan saja merugikan pekerja, tetapi
juga mengakibatkan peralihan keuangan dan aset-aset negara, yang sebelumnya dikuasai Pertamina
(Persero) berubah kedudukannya menjadi dikuasai anak-anak perusahaan Pertamina (Subholding).

Keputusan itu diduga kuat memanfaatkan celah hukum pada Pasal 77 UU BUMN yang secara tegas
melarang BUMN yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk diprivatisasi.

Namun, terhadap anak Perusahaan BUMN tersebut, pasal itu memiliki makna ambigu dan multi tafsir
sehingga membuka peluang untuk diprivatisasi. Karena itu pula, pada 15 Juli lalu, FSPPB mengajukan uji
materil terhadap Pasal 77 UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi. (E-3)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load