PT ANTAM: Tak Benar Masuk Klaster Perkantoran di Jakarta

Rabu , 29 Juli 2020 | 19:20
PT ANTAM: Tak Benar Masuk Klaster Perkantoran di Jakarta
Sumber Foto dok/ist
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

JAKARTA - PT ANTAM Tbk meluruskan pemberitaan yang menyebutkan, Kantor ANTAM termasuk dalam 59 klaster perkantoran di Jakarta terkait kasus virus corona. PT ANTAM Tbk memastikan tidak benar pemberitaan tersebut.

Hal itu disampaikan SVP Corporate Secretary PT ANTAM Tbk Kunto Hendrapawoko dalam surat elektroniknya yang disampaikan ke redaksi sinarharapan.co, Selasa (28/7/2020).

Ia menyatakan hal itu menindak-lanjuti pemberitaan sinarharapan.co pada 28 Juli 2020 yang menyebutkan jumlah 59 klaster perkantoran di Jakarta. Di dalamnya termasuk kantor PT ANTAM Tbk."Tidak ada kasus terkonfirmasi positif atas pekerja dan tenaga alih daya ANTAM di Kantor Pusat Jakarta," tulis surat klarifikasi tersebut.

Disebutkan, informasi yang beredar di masyarakat yang menyebutkan adanya 68 kasus positif Covid-19 di ANTAM tidak benar dan tidak sesuai dengan data ANTAM."Per tanggal 26 Juli 2020 tidak ada kasus terkonfirmasi positif pekerja dan tenaga alih daya ANTAM di Kantor Pusat Jakarta," surat tersebut menambahkan.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, 59 perkantoran di Jakarta menjadi klaster dengan 375 orang dinyatakan positif terpapar virus corona. Wiku menyatakan hal itu ketika dihubungi cnnindonesia.com, Senin (27/7/2020).

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah mengaku, belum mengetahui pasti mengenai data tersebut. Namun demikian, Andri memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan perihal kantor-kantor yang pegawainya terpapar Covid-19.

"Data itu saya juga belum tahu pasti sumbernya. Tetapi, yang namanya Disnaker akan merespons dan menindaklanjuti apapun bentuk laporan dari masyarakat," kata Andri saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2020).

Daftar 59 Klaster Perkantoran berdasarkan data tersebut:

Kementerian Keuangan 25 kasus
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22 kasus
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15 kasus
Kementerian Kesehatan 10 kasus
Litbangkes 8 kasus
Kementerian Pertanian 6 kasus
Kementerian Perhubungan 6 kasus
Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 kasus
Kementerian Luar Negeri 3 kasus
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3 kasus
Kementerian Komunikasi dan Informatika 3 kasus
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 9 kasus
Kementerian Pertahanan 1 kasus
Kementerian Riset dan Teknologi 1 kasus
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 kasus
Kementerian PPAPP 1 kasus
PLN 7 kasus
Sudin KPKP Jakarta Utara 23 kasus
Samsat Polda 20 kasus
LAN 17 kasus
Dinkes DKI 15 kasus
BATAN 5 kasus
BPOM 5 kasus
BRI 5 kasus
BPKD 4 kasus
Komisi Yudisial 3 kasus
LKPP 3 kasus
PTSP Wali Kota Jakarta Barat 3 kasus
BPK RI 2 kasus
BNN 2 kasus
Kominfotik DKI 2 kasus
BBPK 1 kasus
Bhayangkara 1 kasus
BPAD 1 kasus
Kantor Kecamatan Cempaka Putih 1 kasus
Kelurahan CPB 1 kasus
Kantor Kecamatan Menteng 2 kasus
Suban Pendapatan 1 kasus
PAMDAL 1 kasus
Polres Jakut 1 kasus
Kantor Camat Koja 1 kasus
PMI Pusat 6 kasus
Dinas UMKM DKI 3 kasus
Dinas Kehutanan 1 kasus
Dispenda 1 kasus
Dishub MT Haryono 4 kasus
Kantor PT Antam 68 kasus
Kimia Farma pusat 20 kasus
Samudera Indonesa 10 kasus
Pertamina 3 kasus
Indosat 2 kasus
PSTW Kelapa Dua Wetan 2 kasus
Kantin 2 kasus
Siemens Pulogadung 1 kasus
My Indo Airland 1 kasus
PT Net 1 kasus
SMESCO belum lapor
ACT belum lapor.(E-2)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load