Birokrasi Hambat Realisasi Harga Gas Murah

Sabtu , 02 Juni 2018 | 15:26
Birokrasi Hambat Realisasi Harga Gas Murah
Sumber Foto Ist
Achmad Widjaja

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti masih tingginya harga gas yang diterima oleh pelaku industri di Tanah Air yang sejatinya masih berada di kisaran US$ 8,9 per MMBTU. Padahal Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016 lalu telah menginstruksikan agar harga gas yang dipasok untuk industri di dalam negeri harus mencapai harga keekonomian menjadi sebesar US$ 6 per MMBTU, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40/2016.

Apa saja yang menjadi penghambat terciptanya harga gas yang murah untuk industri serta apa harapan pelaku industri di dalam negeri, berikut petikan wawancara khusus sinarharapan.co dengan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaja, di Jakarta, baru-baru ini:

Sinar Harapan (SH): Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang harga gas bumi yang diharapkan bisa mencapai harga keenomian US$ 6 per MMBTU?

Achmad Widjaja (AW): Jawaban yang sampai saat ini buat para pengusaha adalah terlalu berbelit-belit dengan penuh birokrasi. Pihak Kemenko tidak ada koordinasi yang berarti dan tegas, dikarenakan Kementerian ESDM ada domain tersendiri yang tanpa bisa terintegrasi dengan SKK Migas, serta perseroan Pertamina yang memiliki hulu sampai ke hilir tak mampu menyatukan persepsi satu energi dengan semua pihak karena ada intervensi yang sarat keputusan politik ketimbang keputusan komersial seperti sebuah perseroan. Sangat buruk kinerjanya, PLN aja sesama BUMN pun tak bisa memberi contoh yang baik tentang pemakaian energi dengan sesamanya.

Sebagai informasi pelaku industri di Surabaya dengan produsen Kangean Energy yang menyalurkan gas dengan pasokan sebesar 64 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) industri saat ini mendapatkan harga mencapai US$ 8,9 per MMBTU. Penyebab tingginya harga gas ini karena keterlibatan banyak trader gas yang menyalurkan gas kepada industri. Keberadaan para trader tentu memunculkan kerumitan jaringan gas. Peluang pemerintah untuk menurunkan harga gas adalah dengan memanfaatkan fungsi holding BUMN migas yang selama ini didengungkan oleh pemerintah.

Sekarang ini PGN dan Pertagas jadi satu badan, kalau jadi holding jadi bagian dari upstream downstream hilir dalam payung Pertamina. Ayo dong berikan industri supaya dapat bonus. Kenapa musti alokasi Kangean masih saja ke trader, kenapa itu tidak sebagai insentif buat menurunkan harga di Surabaya yang lagi dibutuhkan, US$ 1 saja jadi harganya kan US$ 7.

SH: Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dalam menjalankan amanat Presiden Jokowi tersebut?

AW: Kendala adalah bubarkan SKK Migas agar pelayanan Kementerian EDSM semua dijadikan satu pintu di Dirjen Migas tidak banyak pola dan pemikiran dalam membentuk semua kebijakan. Agar semua kontrak karya berjalan sesuai aturan dan Kepmen.

SH: Berapa idealnya harga gas bumi yang seharusnya diterima pelaku industri Tanah Air, sehingga industri Indonesia bisa bersaing baik di pasar ekspor maupun pasar dalam negeri?

AW: Harga gas yang ideal adalah sesuai arahan PP 40/2016. Tinggal koordinasi dan penegasan dari pemerintah saja. Tanpa ketegasan tidak akan berjalan.

Pemerintah mampu memberi subsidi ke industri utilitas PLN kenapa industri 4.0 yang pengolaan selalu diabaikan. Itu masalahnya, kita-kita ini kan penopang ekonomi.

SH: Apa harapan Kadin dari terbentuknya holding migas yang dipimpin oleh PT Pertamina (Persero)?

AW: Pembentukan holding masih jauh menjadi harapan para pengusaha, sebab perseroan sebesar Pertamina saja belum dibenahi, apa yg bisa kita harap. Mustahil menanti kebijakan baru. Semua akan menjadi keputusan politik bukan komersialisasi untuk tujuan ekonomi. (RM)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load