Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belum Efektif

Jumat , 01 Juni 2018 | 19:49
Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belum Efektif
Sumber Foto Dokumentasi Apindo
Hariyadi Sukamdani

JAKARTA - Hampir empat tahun berjalan pemerintahan Presiden Joko Widodo sedikitnya telah menerbitkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.

Meski demikian, implementasi dari 16 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, ternyata belum mampu menyelesaikan karut marut permasalahan di sektor ekonomi yang selama ini menjadi keluhan para pengusaha di Indonesia.

Sinarharapan.co berkesempatan melakukan wawancara eklusif dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani untuk mengetahui apa evaluasi kalangan pengusaha terhadap implementasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Berikut petikan wawancara yang dilakukan, di Jakarta, baru-baru ini:

Sinar Harapan (SH): Bagaimana Apindo melihat 16 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo?

Hariyadi Sukamdani (HS): Dari kebijakan-kebijakan itu memang sebagian besar masih belum efektif, walaupun juga ada yang sudah berjalan. Tapi sebagian besar memang belum efektif dengan dengan berbagai masalahnya. Tapi di dalam yang cukup berjalan dan berhasil kalau dilihat dari teman-teman pengusaha itu adalah dikeluarkannya kebijakan tentang peraturan pengupahan PP 78 Tahun 2015 yang secara overall disambut baik karena sudah ada kepastian tentang upah dan formulanya, jadi tidak bisa pemerintah daerah semau-maunya sendiri menaikan UMP. Kebijakan ini dirasakan oleh kalangan pengusaha cukup bagus.

Kedua yang cukup berhasil juga adalah pembukaan daftar negatif investasi (DNI) untik film, sekarang ini kan film Indonesia mulai bergairah, jadi sudah dirasakan dampaknya untuk industri kreatif juga itu cukup bagus. Tadinya orang (investor) ragu-ragukan karena investasinya dibatasi, ternyata disatu sisi investasi asing untuk masuk industri film itu dilepas tapi juga ada dorongan atau insentif untuk film lokal itu maju.

Lalu untuk sektor logistik itu adalah pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang mulai berjalan, walaupun dalam prakteknya agak-agak mengkhawatirkan karena yang banyak memanfaatkan justru perusahaan-perusahaan e-commerce untuk jadi gudang, barang-barang dari China seperti Lazada itu yang bikin pusing. Sebetulnya kalau itu (PLB) ditujukan bukan untuk itu (e-commerce) itu oke, seperti tekstil itu sangat terbantu, karena tidak perlu lagi mengimpor dalam jumlah besar tapi si importirnya tinggal taruh saja di PLB, nanti jika pabrik tekstil butuh berapa tinggal beli dari situ.

Selanjutnya yang lumayan berjalan adalah perizinan dasar di BKPM yang sudah dipermudah dengan adanya layanan terpadu satu pintu. Itu yang antara lain bisa kelihatan,tapi yang di luar itu masih banyak sekali yang belum efektif. Nah ini yang disayangkan juga padahal sudah ada Satgas segala macam tapi tetap saja tidak efektif.

SH: Apa saja contoh yang paling menonjol?

HS: Contohnya saja dwelling time (waktu tunggu barang di Pelabuhan), padahal awalnya Presiden sudah ngamuk-ngamuk tetapi sekarang tetap saja begitu juga mindahin cuma dari lini satu ke lini dua. Belum lagi Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 27 Tahun 2018 tentang tata cara impor. Itu yang ada malah si importir kena getok tuh termasuk Pak Subronto Laras. Dia impor komponen telat lima jam harusnya bayar Rp 15 miliar jadi harus bayar Rp 150 miliar, ngamuk-ngamuk dia. Hal-hal seperti ini yang bikin repot pengusaha. Itu sih kondisinya, jadi kita melihat di lapangan banyak kendala menyangkut masalah koordinasi, ego sektoral, serta landasan hukumnya yang banyak bertentangan jadi sehingga tidak cukup efektif untuk dilakukan, maunya Presiden seperti itu tapi berbenturan dengan aturan yang lain. Contohnya kayak Presiden minta izin gangguan (HO/Hinderordonnantie) itu dihilangkan, tapi tidak masuk akal juga karena terkait dengan peraturan daerah, kalau mau itu peraturan daerahnya mesti diubah dulu semuanya. Jadi tidak bisa seperti itu, tata cara hukumnya juga harus disinkronkan.

SH: Terkait kepastian hukum dan mengenai peraturan yang sering berubah-ubah bagaimana kondisinya?

HS: Iya (kondisinya) seperti itu. Contoh kemarin orang ngomel terkait smelter, waktu awalnya orang disuruh bikin smelter di dalam negeri terus dalam perjalanannya dilonggarkan orang yang mengekspor dalam bentuk mentah boleh. Orang yang sudah kadung bikin smelter tuh kan marah-marah bahkan ada yang sampai tutup segala. Itu berarti kan (pemerintah) tidak konsisten. Selain itu banyak lahir aturan-aturan yang kontraproduktif malah keluar yang seharusnya kan tidak boleh. Kayak kemarin lelang gula rafinasi itu kan malah menambah ongkos, katanya presiden mau efisiensi di ekonomi tapi kebijakan semacam itu kok dikeluarkan.

Sementara di sektor pajak masalahnya aturan-aturan yang ada malah membuat pengusaha menjadi merasa resah. Jadi misalnya kayak terakhir kemarin, orang kalau ke luar negeri data imigrasinya dikasihkan ke pajak. Itu kan bikin orang, aduh bagaimana sih, kita kan self assessment nih, kalau sudah disampaikan yah tinggal verifikasinya bagaimana.

Tetapi kalau terus diumukan terus suasana seperti ini orang kan juga jadi kayak semacam dicari-cari kesalahan. Cara pemerintah melihat profilnya wajib pajak (WP) itu secara berlebihan, itu juga menimbulkan keresahan. Orang yang tadinya mau beli properti karena aturannya dibuat ribet akhirnya orang tidak jadi beli. Dipelototin terus kan orang jadi resah. (bc/rm)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load