Tenggelamkan Dilema

Senin , 09 Desember 2019 | 16:28
Tenggelamkan Dilema
Sumber Foto : Antara
Ilustrasi penenggelaman kapal.

KABINET telah berganti, Susi Pujiastuti meninggalkan citra ketegasan dalam memberantas perikanan ilegal, dengan ikon kata “tenggelamkan”, serta upaya pelestarian sumber daya perairan.

Dalam hal ini, langkah yang diambil memperoleh acungan jempol, namun tentu saja tidak luput dari kelemahan atau kekurangan. Menteri Edhy Prabowo yang menggantikannya, menghadapi tantangan yang tidak sederhana.

Di samping harus menjalin kembali komunikasi dengan berbagai pihak yang selama ini terputus, serta membangun banyak bidang yang kurang tersentuh, dalam konteks pemberantasan illegal fishing-pun terdapat beberapa dilema yang cukup rumit.

Misalnya tentang larangan transhipment atau alih muat hasil tangkapan ikan di laut. Peraturan tersebut memang untuk mencegah kejahatan alih muat hasil tangkapan nelayan atau kapal penangkap ikan kita di tengah laut, ke kapal ikan milik negara asing. Tentu saja hal ini tanpa melewati prosedur pencatatan, pelaporan, atau pembayaran pajak ke Pemerintah.

Di sisi lain, alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut merupakan sistem efisiensi dan guna memperoleh kualitas ikan terbaik suatu armada perikanan. Armada perusahaan perikanan nasional, sering menangkap ikan ke suatu kawasan penangkapan ikan yang sama, selama beberapa hari, bahkan ada yang sampai tiga bulan.

Guna menghemat biaya operasional dan mengejar kualitas ikan hasil tangkapan agar segera terkirim ke pelabuhan, atau unit pengolahan, dalam kondisi masih segar—ikan dari beberapa kapal dititipkan pada salah satu kapal penangkap atau pengumpul, untuk dikirim ke darat.

Dengan demikian maka transshipment yang terjadi adalah suatu metoda manajemen industri perikanan yang positif, bahkan diperlukan.

Dilema lain, misalnya menghadapi kecurangan perusahaan nasional yang seakan-akan beli kapal ikan asing, didaftarkan sebagai kapal ikan nasional, namun sebenarnya adalah masih dalam kepemilikan perusahaan negara lain; hanya “atas nama” perusahaan nasional, agar bisa menangkap ikan di perairan kita.

Perilaku jahat semacam ini harus ditindak tegas. Akan tetapi dilemanya, bagaimana dengan perusahaan yang sebenarnya memang dengan pertimbangan ekonomis maupun teknologi, membeli kapal dari negeri lain.

Hal ini beberapa perusahaan melakukannya, tanpa dengan niat yang buruk.

Sebagai negara yang memiliki perairan luas, pantai terpanjang di dunia, diapit Samodera Pasifik dan Samodera Indonesia, sudah selayaknya bermimpi memperoleh keuntungan ekonomis maupun sosial dari sumberdaya perairannya.

Ada hasrat pula untuk membesarkan armada penangkapan ikan ke samodera, bila diperlukan, menggandeng modal dari pengusaha negara lain. Beberapa tahun belakangan ini ada larangan bagi perusahaan nasional untuk memiliki kapal berukuran lebih dari 150 GT.

Peraturan tersebut juga berdampak membuat kegalauan tenaga pelaut perikanan nasional yang sudah dididik berstandar internasional, menangkap ikan di perairan samodera, namun kapal ikan nasional dibatasi hanya berukuran kecil. Nah dilema ini juga harus dicari solusinya.

Dalam sektor penangkapan ikan ini juga terdapat dilema yang tidak terkait dengan perusahaan asing—murni perikanan nasional. Alat penangkap ikan cantrang, beberapa tahun ini menjadi isu yang terpanas.

Nelayan pantai utara Jawa didominasi alat pukat tarik tersebut, karena termasuk yang paling menguntungkan. Pada mulanya cantrang adalah jaring yang ditarik secara manual dari pinggir pantai.

Alat tersebut kemudian mengalami modifikasi, ditarik dengan kapal, yang akhirnya bertali lebih panjang. Karena tanpa pemberat, dampak terhadap lingkungan tidaklah begitu besar. Hanya lantaran ada yang nakal, “menyimpan” pemberat di tengah laut, untuk kemudian digunakannya saat beroperasi menangkap ikan, maka tak berbeda dengan pukat hela, pukat harimau, trawl,-- walaupun tanpa otter-board (papan pembuka).

Dilemapun muncul, di satu sisi, cantrang memberi nafkah banyak nelayan dan pensuplai bahan mentah untuk unit pengolahan, di lain hal, alat ini memiliki dampak terhadap pelestarian sumberdaya ikan, dan membuat nelayan lain galau.

Oleh karenanya, memang pemberantasan IUU Fishing dan pelestarian sumberdaya perairan harus ditegakkan, dengan tegas, suatu harga mati. Namun harus dicari solusinya, potensi wilayah pengelolaan penangkapan ikan dikaji, jenis alat tangkap dan jumlahnya diatur dengan tegas, agar kesejahteraan nelayan tidak terganggu, ekonomi bahari bisa ditingkatkan.

Langkah yang ditempuh harus diawali dengan pertemuan antara Pemerintah, pemangku kepentingan, didampingi akademisi atau peneliti yang netral, profesional dan serius, mencari jalan yang terbaik. Dilema harus “ditenggelamkan”, kesejahteraan dan kemajuan mesti diwujudkan. (Soen’an Hadi Poernomo)

Penulis adalah Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta  dan Pengurus Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI)
 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load