Catatan Ekonomi: Erick, Teruslah Bertindak Tegas

Minggu , 08 Desember 2019 | 09:30
Catatan Ekonomi: Erick, Teruslah Bertindak Tegas
Sumber Foto Gatra.com
Menteri BUMN Erick Tohir

JAKARTA--Sudah lama masyarakat menginginkan pembersihan benalu-benalu yang menggerogoti perusahaan-perusahaan  pelat merah. Karenanya, meskipun terlambat, gebrakan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir di Garuda Indonesia disambut gembira dengan harapan pembersihan akan berlanjut sehingga perusahaan –perusahaan pelat merah itu lebih sehat dan produktif.

Selama ini rakyat berpandangan “ada yang salah” dalam pengelolaan BUMN sehingga banyak yang rugi atau perkembangannya tidak sehat. Pemerintah terus menggelontorkan dana untuk menolong BUMN yang rugi, namun tetap saja banyak perusahaan yang tidak sehat dan rugi. Ini warisan masa lalu ketika banyak BUMN menjadi “sapi perah” yang tentu sangat merugikan.

Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan sementara seluruh jajaran direksi yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo. Keputusan diambil dalam pertemuannya dengan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia, Jumat (7/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelundupan motor Harley Davidson diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ari Ashkara. Suku cadang motor gede (moge) merek Harley Davidson dan sepeda lipat ekslusif merek Brompton itu dipreteli lalu dimasukkan dalam pesawat baru Airbus 330-900NEO pada 17 November 2019.

“Inilah yang membuat kami sedih. Di saat kami ingin membangun citra BUMN dan meningkatkan kinerjanya, ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan hal seperti ini,” kata Erick.

Tindakan tersebut tepat. Sebelumnya, kita juga mencatat  kebijakan direksi Garuda yang cukup menghebohkan, yaitu membuat membuat laporan keuangan 2018 menjadi untung dari seharusnya masih rugi. Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menemukan adanya pelanggaran pada laporan keuangan tahunan maskapai itu. Akuntan Publik Kasner Sirumapea pun akhirnya dibekukan oleh Kemenkeu selama 12 bulan karena tindakannya itu.

Kasus kontroversial itu bermula dari laporan keuangan emiten dengan kode saham GIAA yang telah diaudit berbalik untung US$809,846 pada 2018. Posisi tersebut kebalikan dari kerugian US$216,58 juta pada 2017. Dua komisaris GIAA, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 itu tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehingga tidak mau menandatangani persetujuan atas laporan keuangan itu.

Kasus Garuda tersebut ibarat “gunung es” karena ditengarai banyak sekali kasus penyalahgunaan yang dilakukan manajemen BUMN. Beberapa waktu lalu, misalnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan adanya dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk periode 2014-2018. Dugaan tindak korupsi ini dilakukan melalui produk Bancassurance dan Aliansi Strategis dengan menawarkan bunga yang dinilai cenderung di atas rata-rata. Dari produk dengan bunga yang terbilang tinggi di kisaran 6,5%-10% tersebut, Jiwasraya berhasil mengumpulkan premi senilai Rp 53,27 triliun.

Kini kasus Jiwasraya terus bergulir dan sangat mungkin akan segera ditetapkan tersangkanya. Kalangan DPR bahkan berkeinginan membentuk Pansus terkait dugaan korpsi di JIwasraya. “Pansus Jiwasraya ini hadir karena adanya masyarakat yang menjadi korban dari asuransi Jiwasraya ini. Jadi rasanya tidak cukup secara hukum saja untuk menyelesaikannya, perlu didorong juga secara politik agar pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi masalah ini," kata Marwan Jafar, politisi PKB, Sabtu.

Kita mendukung langkah pemerintah untuk membersihkan dan menyehatkan BUMN sebab dalam catatan masih banyak BUMN yang merugi.

Menurut catatan Kementrian Keuangan, tahun lalu terdapat tujuh BUMN yang merugi. Yaitu, PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PT Krakatau Steel. Di lain pihak, selama periode 2015-2019 pemerintah menggelontrokan dana penyertaan ratusan trilyun rupiah, terakhir tahun 2019 ini sebanyak Rp 20,3 triliun.

Namun menurut data Biro Riset Infobank, tahun lalu jumlah BUMN yang rugi bukan tujuh, melainkan 12. Terlepas dari soal kerugian itu, masyarakat juga merasakan betapa banyak masalah terjadi, seperti pelayanan PLN yang rendah, data nasabah yang error di sebuah bank BUMN, soal limbah minyak dan masih banyak lainnya.

Maka, kini memang dibutuhkan kebijakan yang tepat dan tegas dalam pengelolaan BUMN. Bukan hanya dikelola dengan benar dan baik, melainkan juga mampu menggerakkan para pelaku ekonomi lainnya agar pertumbuhan bisa lebih bagus. Gebrakan Erick Tohir bisa menjadi awal pembersihan benalu dan kerakap di BUMN, sekaligus meletakkan merevitalisasi BUMN agar tumbuh sehat, mampu berkembang dan bisa bersaing di kancah global. (BC)



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load