DJP Bentuk Satgas Awasi Pemilik Rekening di Atas Rp 1 Miliar

Selasa , 26 November 2019 | 08:00
DJP Bentuk Satgas Awasi Pemilik Rekening  di Atas Rp 1 Miliar
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Acara temu media Ditjen Pajak di bilangan Senayan, Jakarta Pusat

JAKARTA - Direktorar Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) membentuk satuan tugas (Satgas) tata kelola dan pemanfaatan informasi keuangan tahun 2019. Upaya ini dilakukan guna memaksimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun, terutama dari wajib pajak orang pribadi (WP OP). 

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Irawan menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan data WP OP yang memiliki saldo rekening melebihi Rp1 miliar. Data itu didapat dari implementasi program automatic exchange of information (AEoI) tahun 2017-2018. 

Program AEoI sendiri memiliki landasan hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70/PMK 03 tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. 

"Data yang kita terima adalah rekening keuangan orang pribadi dengan saldo minimal Rp 1 miliar, kalau badan kita tidak ada batasan. Jadi ini yang kita terima dari perbankan," ungkapnya dalam acara temu media dibilangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). 

Irawan menyebut kalau DJP mengumpulkan data keuangan WP OP sejak 31 Desember 2017. Hal ini dilakukan guna memastikan jumlah pendapatan yang diperoleh WP OP benar-benar sesuai dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang diterima Ditjen Pajak. 

Di samping itu, Ditjen Pajak saat ini juga lebih cenderung menggunakan metode persuasif dalam melakukan penagihan. Oleh karena itu, Satgas tata kelola dan pemanfaatan informasi keuangan, terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan perolehan pendapatan orang-orang yang masuk kategori WP OP. 

"Bukan berarti kalau saldo rekeningnya 2017 itu sepenuhnya adalah penghasilan tahun 2017, belum tentu. Bisa saja itu penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin penghasilan sebelum tax amnesty, sehingga tidak serta merta misalnya saldo rekening itu Rp 10 miliar lalu kita langsung hitung Rp 10 miliar dikali 30 persen. Jadi kita perlu periksa lagi apakah penghasilan itu sebelum 2017 atau tidak," terangnya. 

Lebih lanjut, Irawan menyatakan bahwa DJP akan melakukan pengawasan yang sesuai azas kehati-hatian untuk menetapkan besaran wajib pajak perorangan. Ia menyebut 4 hal yang akan dilakukan pihaknya. 

Di antaranya, menganalisa seluruh data WP OP yang diterima DJP.  Kemudian kedua, menyesuaikan data eksternal yang berasal dari pertanahan dan samsat (kepemilikan kendaraan) dengan data yang didapat dari lembaga keuangan. Ketiga, membuat laporan hasil analisa laporan keuangan WP OP. Serta yang terkahir menyampaikan hasil laporan analisa DJP kepada WP OP terkait. 

"Karena itu kita perlu pruden, hati-hati, dan bagaimana kita bisa mengimbau WP untuk diminta sukarelanya dalam menyampaikan terlebih dahulu terkait klarifikasinya," dia menambahkan. (Ryo)

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load