DJP Bongkar Penyebab Penerimaan Pajak Baru 64 Persen

Senin , 25 November 2019 | 18:14
DJP Bongkar Penyebab Penerimaan Pajak Baru 64 Persen
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Acara temu media DJP Kemenkeu di bilangan Senayan, Jakarta Pusat. 
POPULER

JAKARTA - Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait sebab penerimaan pajak yang baru mencapai 64 persen hingga Oktober 2019 ini. DJP menyebutkan tiga hal yang membuat penerimaan pajak tidak sesuai target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. 

Hal itu disampaikan Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Yon Arsal dalam acara temu media di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). 

“Penerimaan sampai Oktober cukup tertekan karena posisi penerimaan kita pertumbuhannya masih di kisaran 0,23 persen dibanding dengan penerimaan tahun lalu pertumbuhannya di level 16 persen. Artinya tahun ini memang relatif sangat berat,” katanya. 

Tiga faktor yang menjadi penyebab realisasi penerimaan perpajakan 2019 seret, disebutkan Yon adalah akibat restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat.

“Memang ini sebagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan sudah kita prediksi dari awal akan meningkat. Apabila di awal tahun lalu restitusi dipercepat baru 78 persen sekarang sudah berada di level 65 persen artinya sudah menurun relatif signifikan,” katanya.

Kemudian faktor kedua yakni disebabkan keadaan ekonomi global yang belum kondusif. Hal itu, ujarnya, turut mempengaruhi aktivitas ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan. Sehingga sumbangan penerimaan pajak yang diperoleh cukup besar dari dua kegiatan tersebut menyumbang penerimaan yang sedikit  

Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari impor yang berada di bawah kontribusi seharusnya mencapai 18 persen dari total penerimaan pajak. Atau bahkan mencapai target 23 persen yang ditetapkan di dalam APBN 2019. 

“Perkembangan Juli sampai Oktober itu penurunannya makin dalam menjadi minus 7 persen. Ini tertransmisi ke perekonomian dalam negeri misalnya dilihat dari jumlah penyerapan penjualan dalam negeri menurun dan aktivitas impor juga menurun,” katanya.

Adapun faktor ketiga yakni lantaran harga-harga komoditas yang masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Padahal, disebutkan Yon, sudah ada perbaikan pada harga komoditas sawit belakangan ini, namun dampaknya baru bisa dirasakan pada Desember mendatang.

Kendati demikian, Yon mengaku pihaknya meyakini penerimaan pajak bulan November dan Desember 2019 nanti mampu memenuhi target penerimaan. Ia memprediksi target dapat dicapai melalui penerimaan PPh 21 dan jasa transportasi yang pertumbuhannya masih stabil. 

“Dilihat dari faktor PPh 21 masih lumayan menunjukkan harapan. Artinya kita tidak melihat katakan lah PHK besar-besaran,” tambahnya.

Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak pada Oktober 2019 ini baru mencapai Rp 1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN sebesar Rp 1.577 triliun. Capaian ini jauh lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun lalu dalam periode yang sama (Januari-Oktober). 

Sebab Kemenkeu mencatat, kekurangan penerimaan pajak tahun ini masih sekitar Rp 559,06 triliun sampai Desember 2019. Secara keseluruhan, penerimaan pajak hanya tumbuh 0,23 persen pada Januari-Oktober 2019 dibandingkan Januari-Oktober 2018. (Ryo)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load