RI Sudah Punya 1 Juta Agen Bank

Rabu , 20 November 2019 | 09:00
RI Sudah Punya 1 Juta Agen Bank
Iskandar Simorangkir

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong peran agen bank untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pasalnya, 44,3 persen dari total penduduk Indonesia belum mengetahui keberadaan agen bank. Padahal, peranannya sangat penting guna memacu inklusi keuangan dalam negeri. 

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, agen bank adalah salah satu instrumen penting dalam pemerataan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. 

Dari hasil penelitian Boston Consulting Group (BCG) dan Microsave Indonesia diketahui volume transaksi median di agen bank per harinya hanya sekitar empat transaksi, berbanding jauh dari negara-negara lainnya yang mencapai lebih dari 35 transaksi per hari.

“Jika volume transaksi di agen rendah, bukan tidak mungkin jika ke depannya semakin banyak agen yang tidak mengelola layanannya dengan sepenuh hati bahkan menutupnya. Jika kondisi ini dibiarkan, keuangan inklusif takkan menjadi sebuah keniscayaan,” tutur Iskandar dalam acara peluncuran studi ‘Cash-In-Cash-Out (CICO) Economics in Indonesia’ oleh BCG dan Microsave Indonesia, di Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

Di samping itu, berdasarkan hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan tahun 2018, ditemukan sebanyak 58,6 persen dari total populasi penduduk Indonesia mengetahui lokasi agen bank. Akan tetapi, dari total persentase tersebut, penduduk pedesaan lebih mengetahui keberadaan agen bank ketimbang masyarakat perkotaan. 

"63,1 persen penduduk dewasa di pedesaan tahu lokasi agen bank, sementara hanya 55 persen penduduk kota yang tahu," sebut Iskandar. 

Sehingga dalam perkembangannya, pemerintah terus mendorong keberadaan agen bank di seluruh pelosok RI. Berdasarkan data yang dimilikinya, Iskandar menyebut jumlah agen bank naik pesat dari 60 ribu menjadi 1 juta agen. Jumlah itu tercatat sejak Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau biasa disebut Laku Pandai diluncurkan tahun 2015. 

Sementara, sebanyak 55,3 persen orang dewasa di Indonesia telah memiliki akun di lembaga keuangan formal. Kemudian 70,3 persen dari seluruh penduduk dewasa telah terlayani oleh lembaga keuangan formal. Akan tetapi jumlah itu masih harus ditingkatkan, menurut Iskandar. 

“Meski begitu, pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal harus terus berlanjut agar kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud,” ungkapnya. 

Kemenko Perekonomian yang juga masuk di dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) akan terus mengharapkan peran aktif agen bank untuk mengembangkan akses masyarakat. Salah satu caranya ialah dengan melakukan penetrasi perusahaan teknologi finansial (tekfin) khususnya agen tekfin untuk lebih memeratakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. 

Saat ini, ada lima juta agen tekfin di Indonesia yang dapat diberdayakan untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan layanan keuangan formal, seperti wanita, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami di DNKI mendorong peran agen bank yang lebih agresif melayani masyarakat karena agen menekan biaya layanan bagi para nasabah, selain memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan formal. Masyarakat harus bisa mengakses layanan dan produk keuangan formal yang mudah, nyaman dan terjangkau," jelasnya.

"(Sebagai contoh) Petani sawit di Sumatera, misalnya, dapat menabung untuk pendidikan anaknya lewat agen terdekat dari tempat tinggalnya untuk menabung. Dia juga bisa tarik tunai dari para anggota keluarganya yang bekerja di Jakarta dari agen tersebut,” terang Iskandar. (Ryo)

 

 

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load