Gunakan Skema Investasi Swasta, Pembangunan International Green Circuit Didukung Bappenas

SINAR HARAPAN - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyampaikan pihaknya mendukung penuh pembangunan Sirkuit Hijau Internasional (International Green Circuit) di Bintan, Kepulauan Riau dengan skema pembiayaan investasi swasta.

“Hasil pembangunannya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan event balap nasional maupun internasional seperti Formula 1,” kata Suharso Monoarfa, saat menerima audiensi pengelola Bintan Internasional Green Circuit yang dikutip dari akun instagram @suharsomonoarfa, Jakarta, Minggu 12 Februari 2023.

Lebih lanjut, penyelenggaraan mega event olahraga itu diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan (growth pole) pariwisata dan mendatangkan minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut.

Baca Juga: Banjir Lumpur, PT Freeport Hentikan Sementara Kegiatan Penambangan dan Pengolahan

Menurut Suharso, lokasi Bintan yang strategis memiliki potensi pasar yang baik, karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.

Dia menegaskan bahwa pelaksanaan event perlu diselenggarakan dengan menyasar ke high spending wisatawan dengan mengedepankan aspek keberlanjutan.

“Belajar dari pelaksanaan MotoGP Mandalika, kehadiran event tersebut memberikan manfaat ekonomi yang tinggi bagi Mandalika dan Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat (NTB),” ujarnya pula.

Baca Juga: Anjlok 58,18 Persen, Saham Penguasa Properti IKN Kena Radar UMA

Adapun beberapa manfaat ekonomi dari event MotoGP Mandalika adalah peningkatan belanja pemerintah (APBN) untuk aksesibilitas jalan, bandara, dan penataan kawasan pariwisata maupun atraksi.

Kedua, peningkatan investasi sirkuit oleh PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ketiga, peningkatan permintaan untuk akomodasi hotel bintang, non bintang, homestay, dan penginapan di rumah warga.

Baca Juga: IHSG Sepekan: Saham Perbankan Laris Manis, GOTO Dijual Asing, ZATA Paling Untung

Selanjutnya adalah peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPN serta Pajak Penghasilan/PPh Badan) dan pemerintah daerah melalui jasa hiburan.

Kelima, terjadi ekspansi usaha dan peningkatan lapangan pekerjaan baru termasuk usaha di luar Provinsi NTB.