Indef: Angka Kemiskinan Diproyeksikan Meningkat, Dampak Kenaikan Harga BBM

SINAR HARAPAN - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan angka kemiskinan meningkat pada Maret 2023 sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ketika terjadi goncangan baik yang bersifat langsung karena ada kebijakan di dalam negeri maupun tidak langsung bertransmisi lewat katakanlah harga minyak, mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan akan rentan jatuh ke kemiskinan," kata peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Abdul Manap Pulungan dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa 7 Februari 2023.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Dengan situasi kenaikan harga BBM yang tetap dirasakan mulai Oktober hingga Januari 2023 maka efeknya akan terjadi pada bulan Maret 2023, sehingga diperkirakan angka kemiskinan semakin meningkat.

Baca Juga: Perkara Petani Milenial, Ridwan Kamil Minta Perangkat Daerah Turun Tangan

Persoalan kenaikan harga beras hingga kelangkaan MinyaKita menjadi tanda tekanan pada masyarakat miskin. Di sisi lain, kenaikan cukai akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga miskin untuk rokok.

Jika melihat data dari 2007 ke 2022, Abdul mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun tetapi muncul riak-riak atau peningkatan ketika terjadi gejolak ekonomi global terutama pada kenaikan harga BBM yang akhirnya berpengaruh karena tidak diantisipasi dengan baik.

Lebih lanjut ia menuturkan angka anggaran perlindungan sosial dari 2013 hingga 2022 meningkat cukup tinggi terutama pada 2020 naik hingga 61 persen karena ada pandemi COVID-19, sementara di 2022 naik 17, 27 persen.

Baca Juga: Harga Batu Bara Naik Lebih dari 6 Persen, Begini Nasib Saham ADRO, ITMG, BYAN, dan PTBA

Namun menurut dia, program-program untuk perlindungan sosial sejauh ini hanya untuk menahan rumah tangga tidak jatuh ke angka kemiskinan karena rumah tangga atau penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan masih sangat tinggi yakni sekitar 150 juta jiwa. Jika terjadi goncangan seperti kenaikan harga BBM, maka penduduk tersebut rentan jatuh ke kemiskinan.

"Memang program-program yang dikeluarkan pemerintah lebih pada bagaimana program kemiskinan itu merawat agar tidak ada penambahan orang miskin, belum pada bagaimana mengeluarkan orang-orang miskin dari garis kemiskinan tadi," ujarnya.

Abdul mengatakan perlu ada program-program baru untuk mencegah bertambahnya penduduk miskin dan mengeluarkan orang dari garis kemiskinan, terutama terkait pemberdayaan.

Baca Juga: Pencuri Aset Kripto Senilai US,8 Miliar di 2022 Terungkap

"Masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan ini akan juga jatuh ke garis kemiskinan kalau memang tidak ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjaga mereka lewat pemberdayaan-pemberdayaan agar bisa keluar dari garis kemiskinan," tuturnya.

Ia menuturkan secara keseluruhan upaya untuk mengeluarkan penduduk dari garis kemiskinan sangat multisektoral atau mencakup berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.