Sebanyak 35.930 Sertifikat Halal Gratis Diterbitkan Bagi UMKM

SINAR HARAPAN - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengatakan sebanyak 35.953 sertifikat halal diterbitkan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2022 melalui program Sertifikasi Halal gratis (Sehati) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sertifikasi halal UMK untuk sekitar 350.000 kuota, dan alhamdullillah telah terbit saat ini sekitar lebih dari 35.000 sertifikasi halal," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat dalam Sharia Economic and Financial Outlook (Shefo) 2023 yang diikuti virtual di Jakarta, Senin 7 Februari 2023.

Program Sehati diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat sekaligus untuk memperkuat pengembangan industri halal.

Baca Juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2013

Selain itu, terdapat 156 lembaga pendamping proses produk halal (PPH) dan juga lebih dari 20.160 pendamping PPH untuk percepatan sertifikasi halal UMK pada 2022.

Taufik melaporkan terkait perkembangan industri halal, saat ini, ada tiga kawasan industri halal (KIH), yakni Modern Halal Valley Cikande, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub.

Kemudian, ada empat zona kuliner halal, aman dan sehat (KHAS) yang terdiri Rasuna Garden Food Street di Jakarta Selatan, Valkenet Malabar di Bandung, Los Lambuang di Bukittinggi, Sumatera Barat, dan Lego-lego di Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Tumbuh 16,28 Persen, Ekspor Barang dan Jasa Jadi Penopang Perekonomian Indonesia

Ia juga menyampaikan ada peningkatan nilai ekspor produk halal tujuan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebesar 18,5 persen pada kuartal ketiga 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Di sektor keuangan syariah, market share keuangan syariah tumbuh menjadi 10,61 persen per November 2022 yang salah satu pendorong-nya adalah konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah.

Hingga Desember 2022, total pembiayaan syariah untuk program kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) mencapai Rp18,75 triliun termasuk di dalamnya jalan tol Semarang-Demak dan Cisumdawu.

Baca Juga: Dukung Penerapan UU P2SK, OJK Akan Terbitkan 224 Peraturan

Sementara dalam mendukung permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai lembaga keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan syariah dengan total Rp135,1 triliun.

Sebelumnya, BPJPH membuka satu juta kuota untuk program Sehati pada 2023. Kepala BPJPH M Aqil Irham mengatakan di Jakarta pada Sabtu pekan lalu bahwa para pelaku usaha harus memanfaatkan program Sehati 2023 karena penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap I akan berakhir pada 17 Oktober 2024.