Tinggalkan Pasar Saham, Asing Borong SBN Rp5,42 Triliun

SINAR HARAPAN - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik senilai Rp4,96 triliun pada periode 30 Januari sampai 2 Februari 2023, yang didominasi masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam periode tersebut, pasar saham ditinggalkan investor asing sekaligus mencatatkan modal asing keluar bersih sebesar Rp460 miliar. Sementara itu, asing justru memborong SBN dengan mencatatkan modal asing masuk bersih ke pasar SBN senilai Rp5,42 triliun.

Dengan demikian, sejak 1 Januari sampai 2 Februari 2023, tercatat aliran modal asing masuk bersih Rp50,15 triliun di pasar SBN, tetapi ada juga aliran modal asing keluar bersih di pasar saham senilai Rp5,68 triliun.

Baca Juga: Rasio Utang Pemerintah Tembus Rp7.733,99 Triliun, Masih Sehat?

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu 4 Februari 2023 menuturkan meski ada aliran modal asing yang masuk tersebut, nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis ke posisi Rp14.900 per dolar AS pada akhir perdagangan pekan ini Jumat 3 Januari, dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan hari sebelumnya yang berada pada Rp14.875 per dolar AS

Selain rupiah, indeks dolar AS (DXY) juga melemah ke level 101,75. Indeks dolar AS adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap enam mata uang negara utama lainnya, yakni euro, yen Jepang, pound sterling Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

Sementara, imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke level 6,55 persen. Level yield surat utang Indonesia tersebut lebih menarik dan jauh dari yield surat utang Amerika Serikat atau UST Treasury Note tenor 10 tahun yang turun ke level 3,393 persen.

Baca Juga: Melesat 23,48 Persen, Harga Saham Dewi Sentuh Harga Tertingginya

Sedangkan premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia 5 tahun turun ke level 75,81 basis poin (bps) per 2 Februari 2023 dari 80,90 bps per 27 Januari 2023.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.***