SINAR HARAPAN - Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya menyampaikan bahwa peta jalan hilirisasi telah selesai disusun dengan total investasi hingga US$545,3 miliar sampai tahun 2040.
"Kami sudah laporkan (kepada Presiden Joko Widodo) dibagi menjadi 8 bagian dari 21 komoditas peta hilirisasi. Jadi selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan besarnya itu belum ada, dan alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar 545,3 miliar dolar AS,” kata Bahlil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin kemarin.
Bahlil mengatakan prototipe hilirisasi nikel secara teknis juga akan dijadikan referensi pada hilirisasi di sektor-sektor lainnya. Dengan hilirisasi itu, kata Bahlil, Indonesia akan berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah.
Baca Juga: Waskita Beton Precast (WSBP) Suplai Produk Perdana Untuk Proyek IKN
"Prototipe nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain, seperti timah, bauksit, kemudian oil and gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan," kata Bahlil.
Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan Bahlil untuk membuat skala prioritas terkait komoditas yang akan menjadi fokus hilirisasi.
"Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebagai Menteri investasi untuk melakukan skala prioritas untuk apa-apa saja yang harus kita lakukan sekarang. Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan," kata dia.
Baca Juga: Konsumsi Batu Bara Domestik Naik 16 Persen di Tahun 2022
Bahlil menyampaikan hilirisasi menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama untuk bertransformasi menjadi negara maju.
"Ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi,” kata Bahlil.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyetop ekspor bahan mentah nikel pada Januari 2020, dan segera menyetop ekspor bahan mentah bauksit pada Juni 2023 untuk menerapkan hilirisasi komoditas tambang.***
Artikel Terkait
Tingkatkan Edukasi Pasar Modal, BEI Kembali Buka Akses Main Hall
Bertemu Wholesaler Potensial, BI Siap Terbitkan POC Digital Rupiah
Perkuat Literasi Keuangan UMKM, Kadin dan Visa Teken MoU
Catat Kinerja Gemilang, Industri Otomotif Jadi Pahlawan Devisa
JK Dukung Pengembalian Tambang Nikel Di Luwu Utara Kepada Pemda dan Warga Setempat
Minyak Goreng Subsidi Langka, Pedagang Minta Pemerintah Segera Ambil Langkah Tegas
PGE Ungkap Peluang Geothermal RI di Tengah Transisi Energi
Amankan Kapasitas Produksi, Petrokimia Gresik Dapat Tambahan Gas 17 MMSCFD dari PGAS
Konsumsi Batu Bara Domestik Naik 16 Persen di Tahun 2022
Waskita Beton Precast (WSBP) Suplai Produk Perdana Untuk Proyek IKN