Pertamina Siap Kembangkan Baterai Kendaraan Listrik

SINAR HARAPAN - PT Pertamina (Persero) siap mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik atau "electric vehicle" (EV) di Indonesia dengan mengoptimalkan cadangan nikel.

"Kami yakin dengan cadangan nikel di Indonesia, kami bisa memproduksi baterai dan meningkatkan penetrasi EV," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati di Paviliun Indonesia, World Economic Forum di Davos, Swiss, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu 22 Januari 2023.

Menurut dia, Pertamina memiliki infrastruktur yang bisa dioptimalkan untuk penetrasi EV serta memiliki data segmentasi karakteristik, mobilitas, dan kemampuan membeli.

Baca Juga: Go Digital! Sebanyak 20 Juta UMKM Kini Sudah Masuk Ekosistem Digital

Komitmen itu juga sejalan dengan rekomendasi yang diajukan oleh Gugus Tugas Energi, Keberlanjutan dan Iklim B20 (Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate/B20-TF ESC) yang salah satunya mengajukan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV).

"Kami mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan dan aksi kebijakan, terutama bagaimana mempercepat penetrasi EV di setiap negara," kata Nicke yang juga menjabat sebagai Ketua B20-TF ESC selama G20 tahun 2022 itu.

Dalam acara bertajuk "Indonesia Economic Development Through Downstream Industries and Inclusive Partnership" tersebut, Nicke mengungkap rekomendasi kebijakan tersebut, di antaranya percepatan penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, dan meningkatkan ketahanan energi.

Baca Juga: Sandiaga Uno Dorong UMKM Bandung Naik Level Korporasi

Untuk mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, kata dia, Pertamina menargetkan efisiensi energi dengan elektrifikasi menjadi faktor penentu keberhasilan.

"Ada target efisiensi energi sisi permintaan, bagaimana mengelola efisiensi energi dari sisi permintaan dan kami percaya elektrifikasi menjadi faktor kunci keberhasilan," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pembiayaan, terutama dari negara maju, mengingat transisi energi ke energi terbarukan membutuhkan investasi modal yang sangat besar sehingga diperlukan dukungan investasi dari negara maju.

Baca Juga: Awal 2023, Raksasa Teknologi AS Google, Microsoft, dan lainnya PHK Besar-Besaran!

Berikutnya, rekomendasi kebijakan kedua, yakni perlunya memastikan transisi yang adil dan terjangkau. Dalam rekomendasi tersebut, ia menyoroti perlunya mempersiapkan transisi yang berkeadilan dari sektor yang terdampak transisi energi terhadap sektor terkait.

Ia menyebutkan perlunya memastikan praktik berkelanjutan dalam akses mineral untuk membangun infrastruktur energi baru yang bersih dan rendah karbon, termasuk kendaraan listrik.