"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatnya jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu meningkat, jelas itu sangat mengkhawatirkan terhadap gejolak sosial," kata Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Cak Imin menilai tingginya angka pengangguran di Indonesia berpotensi memunculkan berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat, terutama terkait dengan peningkatan kejahatan karena tekanan dari segi ekonomi yang dialami pelaku.
Dengan demikian, di tengah situasi yang mengkhawatirkan terkait masalah gejolak sosial tersebut, Cak Imin meminta pemerintah segera mengambil berbagai kebijakan yang tepat terhadap ancaman PHK yang akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia itu.
"Saat ini serapan angkatan kerja hanya berkisar 2,9 juta tenaga kerja. Kondisi (ancaman gejolak sosial) ini dapat diantisipasi dengan syarat kondisi perekonomian normal dan stabil," ujar dia.
Pada saat ini, diperkirakan per tahun 2022 sampai dengan 2023 ada sebanyak 100 perusahaan di Jawa Barat yang akan melakukan PHK secara massal. Pemutusan hubungan kerja itu diprediksi akan terus meningkat karena munculnya ancaman goncangan di sektor industri alas kaki, industri furnitur, dan tekstil.
Salah satunya adalah yang tengah dialami PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatu terbesar yang mengandalkan ekspor ke Amerika dan Eropa itu sedang mengalami penurunan pesanan hingga 50 persen. Hal tersebut selanjutnya memicu perusahaan memberikan tawaran pengunduran diri terhadap 1.600 karyawannya.
Melambat
Sementara itui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan pertumbuhan lapangan kerja global akan melambat tajam menjadi 1,0 persen tahun ini dibandingkan dengan 2,0 persen pada tahun 2022. Penyebabnya adalah perekonomian yang terpukul oleh dampak perang di Ukraina, inflasi tinggi dan kebijakan moneter yang lebih ketat.
Pada saat yang sama, jumlah pengangguran di dunia diperkirakan akan meningkat sebesar 3 juta menjadi 208 juta pada tahun 2023, sementara inflasi akan menggerogoti upah riil, kata ILO dalam sebuah laporan tentang tren global.
Kelangkaan pekerjaan baru akan melanda negara-negara pada saat banyak negara masih belum pulih dari guncangan ekonomi akibat pandemi global dan virus corona menyerang China setelah Beijing mencabut pembatasan penguncian yang ketat.
“Perlambatan pertumbuhan lapangan kerja global berarti kami tidak memperkirakan kerugian yang terjadi selama krisis COVID-19 akan pulih sebelum tahun 2025,” kata Richard Samans, Direktur Departemen Riset ILO dan koordinator laporan yang baru diterbitkan.
Kemajuan dalam mengurangi jumlah pekerjaan informal di dunia juga kemungkinan akan berbalik arah di tahun-tahun mendatang, kata ILO.
Perkiraan pekerjaan global lebih rendah dari perkiraan ILO sebelumnya yaitu pertumbuhan 1,5 persen untuk tahun 2023.
“Perlambatan saat ini berarti banyak pekerja harus menerima pekerjaan dengan kualitas lebih rendah, seringkali dengan gaji yang sangat rendah, terkadang dengan jam kerja yang tidak mencukupi,” kata ILO. "Selain itu, karena harga-harga naik lebih cepat daripada pendapatan nominal tenaga kerja, krisis biaya hidup berisiko mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan."
Situasi dapat semakin memburuk jika ekonomi global melambat, tambah ILO.
