Utang Luar Negeri RI Pada November 2022 Tetap Terkendali

SINAR HARAPAN - Bank Indonesia (BI) menyatakan utang luar negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali dengan posisi pada November 2022 tercatat 392,6 miliar dolar AS atau turun sebesar 5,6 persen (yoy).

"Pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin 16 Januari 2023.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN di sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta.

Baca Juga: Investasi Rp300 Miliar, Anak Usaha Krakatau Steel (KRAS) Bangun Pengolahan Air

Posisi ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan COVID-19 dan dukungan pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Harga Saham PSAB Meroket 38,32 Persen Sejak Awal 2023

Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN pemerintah), dan sektor jasa pendidikan (16,5 persen).

Baca Juga: Siap-siap! Mulai Tahun Ini, Pemerintah Batasi Konsumen LPG 3 Kg

Kemudian, untuk sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, Erwin mengatakan posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3 persen (yoy).