Kementerian Kelautan dan Perikanan Tegaskan Wilayah Kepulauan Widi Tidak Dilelang

- Selasa, 6 Desember 2022 | 04:58 WIB
Pulau Widi di Halmahera Selatan Maluku Utara dilelang di situs lelang asing.(Dok/@sinergihalmahera)
Pulau Widi di Halmahera Selatan Maluku Utara dilelang di situs lelang asing.(Dok/@sinergihalmahera)


SINAR HARAPAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Widi di Maluku Utara tidak dilelang.

Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.  Regulasi yang berlaku di Indonesia, tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

Demikian penegasan Wahyu Muryadi, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin 5 Desember 2022.

Baca Juga: Media Asing Soroti Penjualan Hak Pengembangan Lebih dari 100 Pulau di Kepulauan Widi Maluku Utara

Pernyataan itu sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Wahyu menegaskan hingga saat ini PT. Leadership Islands Indonesia sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Propinsi Maluku Utara belum melengkapi dengan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," katanya.

Karena itu, dia melanjutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta PT. Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi di Propinsi Maluku Utara, untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya PKKPRL tersebut.

Disebutkan, PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kawasan pulau dan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Wahyu menambahkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA), wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya mereka harus mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan. "Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA," katanya.

Menurut Wahyu berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. "Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," katanya.

Ia menegaskan, Badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Hal tersebut juga berlaku bagi PT Leadership Islands Indonesia (LII) yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Wahyu menjelaskan.

Saat ini KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Pemerintah Daerah, Kemdagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.*** 

Editor: Norman Meoko

Sumber: Siaran Pers

Tags

Terkini

Lanjut Bullish, Harga Saham KBLM Melesat Lagi

Senin, 30 Januari 2023 | 12:43 WIB

Harga Saham ADMR Kembali Jatuh, Hold atau Jual?

Senin, 30 Januari 2023 | 12:31 WIB

Resmi! JD.ID Tutup Layanan di Indonesia

Senin, 30 Januari 2023 | 11:53 WIB

Kasus Babi Mati Mendadak Naik Menjadi 256 Ekor

Minggu, 29 Januari 2023 | 17:08 WIB
X