SINAR HARAPAN - Isu resesi 2023 semakin merebak dipertegas oleh banyaknya perusahaan yang menekan pembiayaan bagi sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hari ini, Rabu 30 November tampaknya isu mengenai resesi terasa semakin nyata setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa ekonomi global diperkirakan resesi pada awal 2023 sehingga seluruh jajaran pemerintah tidak boleh hanya bekerja “normal” dan harus selalu peka terhadap krisis
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi hari ini, Jokowi mengatakan pada jajarannya bahwa dalam keadaan yang tidak normal tahun depan yakni tahun 2023 tidak bisa bekerja dengan normal karena pada tahun 2023 nanti akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk kepada resesi global.
Baca Juga: Suami Puan Maharani Beraksi Lagi, Saham SINI dan MINA Kompak Melesat
Jokowi juga meminta seluruh jajaran pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal itu karena jika ada kekeliruan kebijakan maka dampak yang terjadi akan sangat fatal. Kehati-hatian, kata Jokowi, harus diterapkan di segala kebijakan fiskal maupun moneter, agar dapat memitigasi dampak krisis ekonomi global ke ekonomi domestik.
“Ini selalu terus saya sampaikan karena memang keadaannya tidak pada keadaan yang normal,” kata dia.
Menurut Jokowi, semua unsur pemerintah harus memahami bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah. Bahkan, bukan hanya di Indonesia, namun negara-negara maju di dunia pun mengalami situasi yang sulit.
Baca Juga: Jaga Pasokan Gas, PLN Gandeng Medco (MEDC), CNOOC dan INPEX
Situasi sulit ekonomi global itu karena ada ancaman kenaikan inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, krisis barang energi, dan krisis pangan yang disebabkan kendala stok pupuk. Selain itu, terdapat pula krisis finansial yang menghantui semua negara dengan ancaman pembalikan arus modal.
Artikel Terkait
Optimalkan Produksi Migas, Pemerintah Siapkan Aturan CCUS
IMF dan WTO Peringatkan Dampak Negatif Deglobalisasi Bagi Ekonomi Global
DJP Laporkan 52,9 juta NIK Telah Terintegrasi NPWP per November 2022
Jokowi Berikan Insentif Investor Produk Substitusi Impor
Dukung Reformasi Energi RI, Asian Development Bank (ADB) Setujui Pinjaman US$500
Harga CPO Melesat Dua Hari Berturut-turut, CPO Riau Hari Ini Ikut Naik
Anak Usaha Krakatau Steel (KRAS) Jual Lahan Rp500 Miliar ke APP Sinarmas
Jaga Pasokan Gas, PLN Gandeng Medco (MEDC), CNOOC dan INPEX
Suami Puan Maharani Beraksi Lagi, Saham SINI dan MINA Kompak Melesat
Jelang Penerapan Sanksi Barat Pada Minyak Rusia, China dan Rusia Makin Mesra