Cegah Penyuapan, OJK Kaji Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

SINAR HARAPAN - Otoritas Jasa Keuangan sedang dalam tahap pengkajian penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang akan diterapkan di seluruh industri jasa keuangan yang diawasi OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, SMAP diharapkan dapat menjadi pedoman bagi industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan mencegah penyuapan yang menjadi penyebab tingginya kasus korupsi di Indonesia.

Dalam webinar “Perempuan Menginspirasi Tegakkan Antikorupsi” yang dipantau di Jakarta, Jumat 25 November 2022, Mahendra menambahkan pemberantasan korupsi baik di instansi dan kementerian atau lembaga pemerintah memerlukan kolaborasi semua pihak.

Baca Juga: SKK Migas Teken MoU Dengan Tujuh Perusahaan, Garap Proyek Apa Saja?

Berdasarkan data transparansi internasional Indonesia, indeks persepsi korupsi atau Corruption Persepsion Indeks (CPI) Indonesia mengalami kenaikan dari 37 pada 2020 menjadi 38 pada 2021.

Peningkatan ini ditunjang oleh perbaikan signifikan terhadap mitigasi risiko korupsi yang dihadapi pelaku usaha pada sektor ekonomi, terutama pada area ekspor impor, kelengkapan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan.

“Selain itu terdapat paket kebijakan ekonomi dan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kelonggaran pada proses perizinan untuk membuka dan melakukan usaha yang dapat dilakukan tanpa harus tatap muka dan dengan proses yang sangat sederhana,” ucapnya.

Baca Juga: Studi HSBC: Pebisnis di Indonesia Tetap Optimis Mampu Ekspansi pada 2023

Adapun OJK juga mendukung pemberantasan korupsi dengan mewujudkan tata kelola organisasi yang kredibel sebagaimana terwujud dari peningkatan nilai survei wilayah integritas dari 78,84 pada 2018 menjadi 85,47 pada 2020.