Pemerintah Gunakan 1.452 Unit Kendaraan Listrik Dalam Ajang G20

SINAR HARAPAN - Indonesia mendukung komitmen menuju transisi energi berkelanjutan dengan menggunakan kendaraan listrik (electric vehicles/EV) selama rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022.

Total kendaraan listrik yang akan digunakan dalam perhelatan akbar tersebut mencapai 1.452 unit untuk seluruh delegasi, dengan rincian sebanyak 962 mobil listrik, 454 motor listrik, dan sisanya sebanyak 36 bus listrik.

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, selain sejalan dengan misi transisi energi, penggunaan kendaraan listrik dalam puncak acara Presidensi G20 Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi emisi karbon.

Baca Juga: Setelah Kerja Sama Dengan Antam (ANTM), Kini CNGR Teken MoU Dengan BKPM

Bukti keseriusan Pemerintah dalam pengurangan emisi salah satunya adalah arahan Presiden Joko Widodo yang menetapkan penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi Pemerintah pusat dan daerah, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022.

Melalui inpres itu, Presiden memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah agar menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.

Kepala Negara juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Baca Juga: Pertamina, Chevron, dan Keppel Teken JSA Kembangkan Hidrogen Hijau

Berbicara dalam Bloomberg CEO Forum menjelang KTT G20 di Bali pada 11 November lalu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pengadaan kendaraan Pemerintah tahun depan harus terdiri atas kendaraan listrik sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk membeli dan menggunakannya.

Untuk semakin mempromosikan kendaraan listrik kepada masyarakat Indonesia, Pemerintah berencana memberikan subsidi pembelian mobil dan sepeda motor listrik pada 2023.

Hingga saat ini skema pemberian subsidi masih terus dibahas, termasuk pertimbangan Pemerintah untuk menyiapkan subsidi sebesar Rp7,5 juta untuk setiap pembelian mobil listrik, agar harganya bisa bersaing dengan mobil berbahan bakar minyak.Baca Juga: Pertamina, Chevron, dan Keppel Teken JSA Kembangkan Hidrogen Hijau

“Tidak ada yang akan membeli mobil listrik kalau harganya lebih mahal daripada mobil berbahan bakar,” ujar Luhut.

Selain subsidi, Pemerintah juga sedang membahas rencana pemotongan pajak bagi pengguna kendaraan listrik dan insentif impor bagi industri kendaraan listrik yang membangun pabriknya di Indonesia.

Berbagai rencana kebijakan tersebut masih akan terus dimatangkan dan ditargetkan rampung akhir tahun ini.