Ikut Dorong Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Indonesia, PUPR Gandeng Bank Dunia

SINAR HARAPAN - Bank Dunia (World Bank) telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai kondisi garis kemiskinan internasional. Garis kemiskinan ekstrem secara internasional menjadi US$2,15 atau Rp32.752 per orang per hari. Dengan hitungan ini, angka kemiskinan di Indonesia naik menjadi 13 juta orang.

Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem internasional ditentukan dengan penghasilan di level USD 1,90 atau sekitar Rp 28.900 per orang per hari.

Merespons hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Bank Dunia dalam mewujudkan program penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di sejumlah daerah.

Baca Juga: Universitas Indonesia, BRIS, dan KNEKS Fasilitasi Serifikat Halal Gratis, Simak Persyaratannya!

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program National Affordable Housing program (NAHP) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Iwan mengungkapkan bahwa salah satu lokasi pelaksanaannya berada di Kabupaten Tangerang, Banten sebanyak 564 unit rumah dengan nilai bantuan sebesar Rp11,28 miliar.

"Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Naik Terdorong Serangkaian Data Ekonomi AS

Iwan menegaskan bahwa pemerintah bersama Bank Dunia ingin agar program penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa berjalan dengan baik, salah satunya dengan menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni masyarakat miskin.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, K.M Arsyad, menjelaskan program BSPS NAHP sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni. Adanya rumah yang layak huni diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong masyarakat hidup sehat bersama keluarga.

Arsyad juga menyatakan telah kunjungan lapangan ke penerima bantuan BSPS dalam rangka Implementation Support Mission NAHP ke-14 di Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca Juga: Produk Shampo Unilever Ditarik Karena Berpotensi Sebabkan Kanker, Begini Nasib Saham UNVR dan ULVR

Kepala Project Implementation Unit (PIU) NAHP, Chandra R.P Situmorang, menerangkan dalam pelaksanaan program BSPS di Tangerang tersebut, pihaknya mendorong terwujudnya integrasi program dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemda dan Baznas, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin menjadi lebih layak huni sebanyak 19 unit.

"Data penerima bantuan untuk penanganan kemiskinan ekstrem inj kami dapatkan dari BKKBN. Kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria program," papar Chandra.