KIPP Ibu Kota Negara Baru Menjadi Kota dengan Fasilitas Lengkap

SINAR HARAPAN - Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi fokus otorita IKN hingga tahun 2024. KIPP 1A akan menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap.

Dilansir dari ANTARA, Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono, pada hari Rabu 31 Agustus 2022, menyebutkan bahwa KIPP 1A memiliki luas sekitar 900 hektare.

Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota.

Baca Juga: KTT G20 Jadi Awal Gerakan Konversi Kendaraan Listrik di Indonesia

Pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non-APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, dan istana wapres.

Sementara itu, pendanaan nonAPBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang dengan bidang investasi, antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.

Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu, pemerintah juga menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.

Baca Juga: Naik 50,83 Persen Dalam Sebulan, Bos MEDC Jual 30 Juta Saham

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menargetkan pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024.