APBN 2022 Surplus, Apa Saja Agenda Jokowi Untuk APBN 2023?

SINAR HARAPAN - Presiden Jokowi ungkapkan APBN 2023 pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI/DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16/8/22.

Presiden Jokowi menyampaikan capaian pemerintah sepanjang tahun 2022, termasuk surplus Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) Indonesia sebesar Rp106 triliun.

Selain itu, disebutkan pula bahwa sebelumnya, pada bulan Juni 2022, APBN juga dalam posisi yang surplus sejumlah Rp 73,6 Triliun. Terdapat kenaikan surplus APBN selama satu bulan sejumlah Rp 32,5 Triliun atau sebesar 44,15 persen.

 "Sampai pertengahan tahun ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun pada tahun 2022 agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," ujar Presiden Jokowi, pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 16/8/22.

Pemerintah mendesain APBN 2023 dengan mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk dinamika pendapatan dan belanja. Sementara itu, arsitektur fiskal tahun depan dirancang sebagai fondasi perekonomian dan pendorong produktivitas.

"Pemerintah mengarahkan APBN 2023 untuk mendukung peningkatan produktivitas serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai arahan itu, pemerintah akan fokus mengarahkan APBN untuk 5 agenda utama," ujarnya dalam pidato pengantar Rancangan APBN (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya di ruang sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Berikut 5 agenda utama yang dimaksud oleh Presiden Jokowi :

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Hal itu sejalan dengan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.

Kelima, pemerintah mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," ujar Jokowi.