• Minggu, 14 Agustus 2022

Kepala BPS Klaim Pemerintah Berhasil Jaga Harga Minyak Goreng

Banjar Chaeruddin
- Senin, 1 Agustus 2022 | 14:19 WIB

Penjual minyak goreng (Foto: satelitnews.id)

SINAR HARAPAN--Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyatakan upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak goreng di tingkat masyarakat telah membuahkan hasil karena komoditas ini mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut.

“Upaya pemerintah menjaga harga (minyak goreng) di masyarakat membuahkan hasil karena minyak goreng mengalami deflasi tiga bulan berturut-turut secara month-to-month (mtm),” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Margo menjelaskan komoditas minyak goreng telah memberikan andil terhadap deflasi selama tiga bulan berturut-turut yaitu 0,01 persen (mtm) pada Mei, 0,02 persen pada Juni, dan 0,07 persen pada Juli 2022.

Jika dilihat berdasarkan perkembangan harga minyak goreng menunjukkan penurunan harga minyak curah tercatat lebih dalam dibandingkan penurunan harga minyak kemasan.

Secara rinci, harga minyak goreng kemasan pada Mei sebesar Rp22.500 per liter yang kemudian turun menjadi Rp22.300 per liter pada Juni, dan kembali turun menjadi Rp21.600 per liter pada Juli 2022.

Sementara harga minyak goreng curah pada Mei sebesar Rp18.200 per liter yang kemudian turun menjadi Rp16.900 per liter pada Juni, dan menyentuh titik terendahnya sebesar Rp15.000 per liter pada Juli 2022.

“Meski memberi andil inflasi tapi trennya menurun sehingga mengindikasikan upaya pemerintah menjaga harga minyak goreng sudah berhasil karena memberi dampak deflasi di tiga bulan secara berturut-turut,” jelasnya.

Inflasi

Pada bagian lain Margo Yuwono menyatakan inflasi Indonesia secara tahunan mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,94 persen (yoy) pada Juli 2022, namun hal ini masih dalam kondisi yang relatif baik dan terjaga.

“Kalau dibandingkan dengan beberapa negara G20, utamanya, inflasi kita masih dalam kondisi relatif terjaga,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Margo menuturkan inflasi sebesar 4,94 persen (yoy) dinilai masih terjaga karena inflasi inti menggambarkan fundamental ekonomi Indonesia yang masih baik yaitu 2,85 persen.

Berdasarkan data Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia yang mengalami inflasi sebesar 4,4 persen (yoy) pada Juni juga masih relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara anggota G20.

Pada bulan lalu, Korea mengalami inflasi mencapai 6,1 persen (yoy), Inggris 8,2 persen (yoy), Amerika Serikat (AS) 9,1 persen (yoy) dan Uni Eropa 9,6 persen (yoy).

“Kondisi ini jika dibandingkan dengan beberapa negara kita masih baik. Kategorinya masih aman karena inflasi inti 2,85 persen itu relatif rendah. Ini menggambarkan fundamental ekonomi kita masih bagus,” jelas Margo.

BPS mencatat inflasi sebesar 0,64 persen pada Juli 2022 atau adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,09 pada Juni menjadi 111,8 pada Juli. “Pada Juli 2022 terjadi inflasi sebesar 0,64 persen atau terjadi peningkatan IHK dari 111,09 pada Juni 2022 menjadi 111,8,” katanya.

Margo menjelaskan penyumbang inflasi pada Juli yang sebesar 0,64 persen (mtm) ini utamanya berasal dari kenaikan harga cabai merah, tarif angkutan udara, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit.

Dengan terjadinya inflasi pada Juli, maka inflasi tahun kalender Juli 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 3,85 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Juli 2022 terhadap Juli 2021 sebesar 4,94 persen.

Margo menuturkan inflasi pada Juli 2022 sebesar 4,94 persen (yoy) ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015 yakni pada saat itu terjadi inflasi sebesar 6,25 persen (yoy).

Ia mengatakan dari 90 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi, dengan yang tertinggi terjadi di Kendari yaitu sebesar 2,27 persen dan terendah di Pematang Siantar sebesar 0,04 persen.

Inflasi di Kendari disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil 0,75 persen, ikan layang atau ikan benggol dengan andil 0,19 persen dan bawang merah dengan andil 0,15 persen.

Margo melanjutkan jika inflasi dilihat berdasarkan komponen maka andil terbesar adalah berasal dari harga bergejolak yaitu sebesar 0,25 persen akibat komoditas cabai merah, bawang merah dan cabai rawit.

Penyumbang kedua adalah komponen harga diatur pemerintah dengan andil 0,21 persen karena kenaikan tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok filter dan tarif listrik.

Kenaikan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas mulai 1 Juli menyebabkan andil terhadap inflasi sebesar 0,01 persen.

Sementara penyumbang ketiga adalah komponen inti dengan andil 0,18 persen serta komoditas pendorongnya adalah ikan segar, mobil dan sewa rumah. 

 Ia menjelaskan sejauh ini krisis pangan dan energi memang memberikan tekanan terhadap inflasi domestik khususnya pada komponen energi yang terus menguat.

Di sisi lain, inflasi energi akibat krisis global telah mampu diredam dampaknya melalui kebijakan subsidi dari pemerintah.

Sementara inflasi pangan lebih disebabkan oleh gangguan suplai domestik pada komoditas volatile food akibat kondisi cuaca yang buruk di beberapa daerah sentra produksi.

“Kenaikan harga energi bisa diredam melalui subsidi pemerintah,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp443 triliun menjadi Rp520 triliun sebagai konsekuensi agar tidak menaikkan harga BBM, LPG dan tarif listrik di tengah harga energi dunia yang melonjak.

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: BPS, Antara

Tags

Terkini

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X