• Senin, 15 Agustus 2022

Kemenkop Tetapkan Status KSP Indosurya dalam Pengawasan Khusus

- Kamis, 30 Juni 2022 | 09:57 WIB
Penyidik Bareskrim Polri memasang tanda sita pada mobil mewah milik tersangka KSP Indosurya di Gedung Indosurya Center, Jalan MH THamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022).  (Laily Rahmawaty)
Penyidik Bareskrim Polri memasang tanda sita pada mobil mewah milik tersangka KSP Indosurya di Gedung Indosurya Center, Jalan MH THamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022). (Laily Rahmawaty)

 

SINAR HARAPAN - Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya berstatus koperasi dalam pengawasan khusus karena proses pembayaran kewajiban terhadap anggota belum tuntas serta proses hukum yang masih berjalan.

Penetapan status tersebut memastikan segala aktivitas yang dilakukan KSP Indosurya dalam pengawasan Kemenkop.

"Setelah ditetapkan sebagai koperasi dalam pengawasan khusus, maka KSP Indosurya harus melaporkan segala tindakan yang akan dilakukan oleh koperasi dan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop Ahmad Zabadi lewat keterangan resmi di Jakarta, Kamis 30 Juni 2022.

Dengan demikian, lanjutnya, seluruh perilaku pengurus dapat dipantau dan dikawal oleh Kemenkop untuk menjamin tidak ada tindakan pengurus yang merugikan anggota.

Lebih lanjut, proses hukum kasus KSP Indosurya masih bergulir di Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, serta pencucian uang.

Proses penegakan hukum dipastikan masih berjalan walaupun para tersangka berinisial HS dan JI sudah dilepas dari Rutan Bareskrim karena masa tahanan 120 hari sudah habis.

Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan berkas perkara masih belum lengkap (P-18), sehingga polisi diminta melengkapi berkas perkara (P-19) agar kasus tersebut dapat segera diproses di pengadilan.

"Bebasnya HS dan JI dari tahanan tidak serta merta menghilangkan sifat/dugaan pidana yang dilakukan HS dan JI, sebab mereka masih berstatus tersangka. Oleh karena itu, dilepaskannya HS dan JI tidak disertai dengan dikembalikannya atau dihentikannya penyitaan aset," ujar Zabadi.

Pihaknya bersama Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah berkepentingan menyelesaikan kewajiban Indosurya membayarkan tahapan skema perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada anggota.

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Harga Batu Bara Melonjak, Stok PLN Aman?

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:38 WIB

Utang Luar Negeri RI Turun Perlahan Tapi Pasti

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:38 WIB

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X