• Senin, 15 Agustus 2022

BPKP Simpulkan Pembengkakan Biaya Proyek KCJB Rp16,8 Triliun

- Rabu, 29 Juni 2022 | 12:29 WIB
To go with  Indonesia-Japan-China-investment-rail,FOCUS by Olivia Rondonuwu This photo taken on August 13, 2015 shows Indonesian models with scale models of Chinese-made bullet trains on exhibition at a shopping mall in Jakarta. China and Japan are locked in an increasingly heated contest to build Indonesia's first high-speed railway, with the Asian giants sweetening deals and turning up the charm as time runs out to woo Jakarta. AFP PHOTO / Bay ISMOYO (BAY ISMOYO)
To go with Indonesia-Japan-China-investment-rail,FOCUS by Olivia Rondonuwu This photo taken on August 13, 2015 shows Indonesian models with scale models of Chinese-made bullet trains on exhibition at a shopping mall in Jakarta. China and Japan are locked in an increasingly heated contest to build Indonesia's first high-speed railway, with the Asian giants sweetening deals and turning up the charm as time runs out to woo Jakarta. AFP PHOTO / Bay ISMOYO (BAY ISMOYO)

SINAR HARAPAN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai melakukan audit kenaikan biaya dan atau perubahan biaya (cost overrun) proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Juru bicara BPKP Eri Satriana memaparkan, audit yang dilakukan pihaknya merupakan permintaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimulai akhir pada Desember 2021 lalu.

"Metode yang digunakan BPKP dalam perhitungan cost overrun melakukan reviu dokumen atas asersi yang disampaikan Kementerian BUMN melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan," ujar Eri kepada sinarharapan.co, Rabu, 29 Juni 2022.

Eri menuturkan, pembengkakan biaya pembangunan KCJB yang didapat BPKP tidak sebesar taksiran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan. Dimana ditaksir cost overrun mencapai Rp 27,09 triliun.

"Seperti yang sudah dimuat di beberapa media, untuk angkanya sebesar US$ 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun," Eri mengungkapkan.

Terkait hasil audit tersebut, Eri memastikan BPKP mengeluarkan rekomendasi dan menyerahkannya kepada Kementerian BUMN untuk dapat disesuaikan.

"Terkait apakah sudah dikonsultasikan silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil reviu kepada pihak yang meminta," katanya menutup. (Pramesti Regita)

Editor: Joko M

Sumber: Wawancara

Tags

Terkini

Harga Batu Bara Melonjak, Stok PLN Aman?

Senin, 15 Agustus 2022 | 18:38 WIB

Utang Luar Negeri RI Turun Perlahan Tapi Pasti

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:38 WIB

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X