• Jumat, 19 Agustus 2022

Tanpa Pengaturan Pembelian BBM Bersubsidi, Ketahanan Energi Nasional Terancam

- Rabu, 29 Juni 2022 | 11:14 WIB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho.  (Kantor Staf Presiden)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho. (Kantor Staf Presiden)

SINAR HARAPAN - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak pertalite dan solar subsidi untuk menjaga ketersediaan dan memastikan penyaluran yang tepat sasaran.

Tenaga Ahli Utama KSP Hageng Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 29 Juni 2022, mengatakan jika tidak ada pengaturan untuk dua BBM Khusus Penugasan tersebut, maka penyaluran berpotensi melebihi kuota yang telah ditetapkan dan dapat mengganggu ketahanan energi nasional.

“Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita,” ujarnya.

PT Pertamina Persero per 1 Juli 2022 akan menguji coba penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat penyaluran Pertalite dan Solar kepada masyarakat pengguna yang berhak. KSP menyebut uji coba tersebut akan diterapkan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima propinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Hageng menjelaskan pengaturan pembelian pertalite dan solar subdisi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Selama ini, kata Hageng, pemerintah telah mensubsidi untuk menahan kenaikan harga BBM di pasar domestik akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai 120 dolar AS per barel. Namun karena terjadi selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non subsidi, realisasi konsumsi BBM bersubsidi oleh masyarakat melebihi kuota yang ditetapkan.

Dari kuota 23,05 juta kiloliter, konsumsi pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022. Sementara konsumsi solar subsidi mencapai 93 persen dari total kuota 15,10 juta kiloliter.

Karena itu, ujar dia, penyaluran BBM subsidi harus diatur baik dari penetapan kuota maupun segmentasi penerima. Saat ini, lanjut dia, segmen penerima solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sedangkan segmentasi pengguna Pertalite masih terlalu luas.

“Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang non-subsidi,” katanya.

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Antara

Tags

Terkini

IHSG Terkoreksi, Saham SMGR Masuk Top Losers

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:24 WIB

IHSG Hijau! Saham ADRO, ADMR, dan CRAB Menguat

Jumat, 19 Agustus 2022 | 13:11 WIB

Tren Harga Emas Masih Turun Hari Ini

Jumat, 19 Agustus 2022 | 10:43 WIB

Perkuat Lini Bisnis! CENT Akuisisi 289 Menara

Jumat, 19 Agustus 2022 | 09:46 WIB

BRIS Akan Rights Issue, Efek Dilusi 12,73 Persen

Kamis, 18 Agustus 2022 | 19:55 WIB

Migas Aman, Pertamina Temukan Cadangan Minyak Terbaru

Kamis, 18 Agustus 2022 | 12:55 WIB

Wah, Harga Emas Antam Turun Lagi!

Kamis, 18 Agustus 2022 | 09:33 WIB

Bursa Asia Ditutup Hijau! IHSG Hari Ini Bagaimana?

Kamis, 18 Agustus 2022 | 07:32 WIB
X