• Sabtu, 13 Agustus 2022

Pagu Indikatif Kemenkeu 2023 Rp45,12 T Diketok DPR, Ini Rincian Penggunaannya

- Kamis, 16 Juni 2022 | 16:27 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).  (Galih Pradipta)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). (Galih Pradipta)

SINAR HARAPAN - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp45,12 triliun.

“Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kemenkeu dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45,12 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir di Jakarta, Kamis 16 Juni 2022.

Secara rinci, anggaran Kemenkeu sebesar Rp45,12 triliun tersebut akan digunakan untuk lima program yaitu kebijakan fiskal Rp103,77 miliar, pengelolaan penerimaan negara Rp2,81 triliun dan pengelolaan belanja negara Rp21,14 miliar.

Kemudian untuk pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko Rp301,42 miliar serta dukungan manajemen Rp41,88 triliun.

Untuk program dukungan manajemen merupakan program yang didesain untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas dalam fungsi kementerian/lembaga (K/L).

Hal tersebut termasuk dalam rangka mendukung program teknis seperti belanja pegawai, belanja operasional dan sebagainya.

Sementara untuk program selain dukungan manajemen merupakan anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung mendukung pencapaian output dan outcome program.

Kahar menegaskan program kerja pada Kemenkeu harus disertai dengan target capaian Key Performance Indicator (KPI) termasuk indikator kinerja pelayanan publik.

KPI juga mengenai pelaksanaan reformasi struktural khususnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan reformasi birokrasi dengan indikator yang terukur.

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X