• Sabtu, 13 Agustus 2022

JPIK Sodorkan Setumpuk PR Menteri ATR/Kepala BPN Baru

- Kamis, 16 Juni 2022 | 14:23 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam menyampaikan keterangan persnya usai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, 15 Juni 2022 kemarin. (Humas Seskab)
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam menyampaikan keterangan persnya usai dilantik Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, 15 Juni 2022 kemarin. (Humas Seskab)

SINAR HARAPAN - Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) membeberkan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Hal ini disampaikan Dinamisator Nasional JPIK Muhammad Ichwan dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh sinarharapan.co, Kamis, 16 Juni 2022.

Ichwan menjelaskan, PR pertama Hadi Tjahjanto usai dilantik Presiden Joko Widodo kemarin adalah harus menyelesaikan tunggakan sengketa tanah di berbagai daerah.

"Mulai dari sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, maupun antara pihak swasta dengan masyarakat," urainya.

Dalam catatan JPIK, hingga tahun 2021 lalu kasus pertanahan yang masuk di Kementerian ATR/BPN sebanyak 751 kasus. Namun, terdapat 432 kasus tidak ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Ichwan mendorong Hadi yang merupakan mantan Panglima TNI perlu mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme reforma agraria. Sebab ia melihat reforma agraria belum berjalan dengan baik, tetapi pemerintah malah membuat aturan-aturan baru yang sering menimbulkan konflik tanah di beberapa daerah.

"Ketika terjadi konflik, masyarakat dan korporasi tidak berdiri setara. Masyarakat umumnya berada pada posisi yang lemah. Sedangkan korporasi ini selalu melibatkan aparat keamanan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ichwan berharap kepada Hadi bisa menkaji ulang pemberian izin konsesi dan melakukan audit menyeluruh untuk hak guna usaha (HGU) perusahaan, khususnya sawit yang terindikasi melanggar aturan.

Pelanggaran aturan tersebut antara lain menelantarkan lahan HGU, sehingga tidak produktif dan menimbulkan konflik perkepanjangan dengan masyarakat sekitar, perusahaan yang tidak bayar pajak, menanam di luar izin, dan lain sebagainya.

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Siaran Pers

Tags

Terkini

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X