• Senin, 28 November 2022

Menteri LHK Suarakan Upaya RI Tangani Perubahan Iklim

- Senin, 30 Mei 2022 | 11:45 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya (kanan) dalam pertemuan tingkat menteri forum multilateral G7 (26/5/2022)  (Kementerian LHK)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya (kanan) dalam pertemuan tingkat menteri forum multilateral G7 (26/5/2022) (Kementerian LHK)

SINAR HARAPAN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memaparkan berbagai upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Hal tersebut disampaikan dalam beberapa sesi di pertemuan tingkat menteri forum multilateral G7, 26 Mei 2022 lalu.

"Dalam kaitan pengendalian perubahan iklim, Indonesia memperhitungkan aksi adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi sebagaimana tercermin dalam NDC dan LTS-LCCR 2050 kami yang telah diperbarui, dapat mencapai target menuju Net-Zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat," jelas Siti dikutip dari laman Kementerian LHK, Senin 30 Mei 2022.

Lebih lanjut Menteri LHK tersebut menyakinkan kepada beberapa menteri yang hadir bahwa, berbagai kebijakan pada sektor energi dan kehutanan yang merupakan kontributor utama emisi GRK di Indonesia, dapat mencapai target tersebut.

Kebijakan yang disampaikan antara lain terkait penghapusan dini penggunaan batubara pada pembangkit listrik, serta agenda FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut, ditegaskan Siti telah dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.

"Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi melalui FOLU Net Sink yang mana pada 2030, tingkat penyerapan sektor kehutanan di Indonesia akan sama dengan atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat emisi yang dihasilkan," terangnya.

Siti pun turut menerangkan FOLU Net Sink 2030 dibangun di atas dasar pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan kebijakan dan kerja sama internasional selama tujuh tahun terakhir.

Beberapa pengalaman Indonesia yang dimaksud antara lain adalah upaya mengendalikan kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium permanen untuk izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dan lahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. (Pramesti Regita).

Editor: Joko M

Sumber: Siaran Pers

Tags

Terkini

Program BLT BBM Tahap 2 Telah Tersalur ke 3 juta KPM

Senin, 28 November 2022 | 08:53 WIB
X