• Rabu, 29 Juni 2022

Kepala LKPP: Sistem Belanja Pemerintah Manfaatkan Teknologi Blockchain

- Rabu, 25 Mei 2022 | 09:32 WIB
Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).  (Dhemas Reviyanto)
Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022). (Dhemas Reviyanto)

SINAR HARAPAN - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan memanfaatkan teknologi blockchain untuk memperkuat sistem belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 25 Mei 2022, mengatakan pemanfaatan teknologi itu akan menjadi yang pertama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. "Dengan teknologi ini, semua data secara otomatis terdistribusi ke semua pihak, sehingga semakin transparan dan akuntabel. Semua pihak memiliki kontrol dan akses," katanya.

Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Meski demikian, pemanfaatan teknologi ini bisa diterapkan di banyak sektor karena membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman.

Anas mengatakan upaya tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi guna terus mendorong transformasi untuk memudahkan semua pemangku kepentingan dalam memanfaatkan Katalog Elektronik (e-Katalog).

 "Termasuk untuk Katalog Elektronik Lokal, sesuai arahan Presiden Jokowi, ini agar APBD bisa semakin mudah dan cepat diakses oleh pengusaha daerah dan UMK-Koperasi, sehingga pemerataan ekonomi bisa kita wujudkan," katanya.

Dalam arahannya di acara evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia Selasa (24/5) di JCC, Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan Katalog Elektronik Lokal.

Selain itu, Presiden mengingatkan agar belanja APBN/APBD tidak digunakan untuk membeli produk impor.

Presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah percepatan dengan segera mengoptimalkan Katalog Elektronik Lokal. Ia menyebut dari seluruh pemerintah daerah, ternyata baru 46 pemda yang sudah menyelenggarakan Katalog Lokal hingga saat ini.

"Saya minta gubernur, bupati, walikota dan sekda untuk segera membuat Katalog Lokal dan memasukkan produk lokal dan produk unggulan daerah ke dalam katalog">e-katalog Lokal. Segera!" tegas Presiden.

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Antara

Tags

Terkini

X