• Senin, 4 Juli 2022

Tarif Listrik Golongan 3.000 VA Akan Dinaikkan, Tanggapan YLKI Begini

- Selasa, 24 Mei 2022 | 18:06 WIB
Ilustrasi Petugas PLN (Pikiran Rakyat)
Ilustrasi Petugas PLN (Pikiran Rakyat)

SINAR HARAPAN - Pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Wacana itu juga disebut telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rangka meminta kenaikan anggaran subsidi energi di Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.

"Bapak Presiden atau kabinet sudah menyetujui kalau untuk berbagi beban, untuk kelompok rumah tangga yang mampu, yaitu direpresentasikan dengan mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA, boleh ada kenaikan tarif listrik, hanya di segmen itu ke atas," kata Sri Mulyani.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno berpendapat bahwa kenaikan tarif listrik tersebut tidak akan menimbulkan gejolak serius pada masyarakat sebab jumlah pelanggan 3.000 VA ke atas tidak banyak. 

"Konsumen listrik kelompok rumah tangga 3.000 VA ke atas relatif kecil. Dengan demikian kenaikan pada kelompok ini, tidak akan mempengaruhi inflasi secara signifikan. Sehingga relatif tidak bakal menimbulkan gejolak yang serius di masyarakat," ujarnya.

Namun demikian, Agus menilai kurang tepat bila alasan kenaikan tarif adalah untuk menambal kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Pasalnya, konsumen daya 3.000 VA ke atas sedikit sehingga anggaran yang bisa dihemat dari kenaikan tarif listrik tersebut tidak terlalu besar. 

"Jika pemerintah menaikan tarif kelompok ini dengan alasan menambal subsidi, tentu akan kurang pas. Selain kosumennya relatif sedikit, jumlah total subsidi dan kompensasi yang ditutup juga sangat besar, kurang lebih Rp 443 triliun di 2022," jelas dia. 

Pemerintah sendiri sejak 2017 tak pernah melakukan penyesuaian tarif listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR Diah Ayu Permatasari.

"Sejak tahun 2017, pemerintah tidak memberlakukan Tarif Adjustment bagi pelanggan golongan non subsidi dan memberikan kompensasi kepada PLN atas selisih BPP (Biaya Pokok Penyediaan) dengan tarif yang ditetapkan pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis.

Dia pun mengatakan regulasi terkait penetapan tarif listrik diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Siaran Pers, Beragam Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Indonesia-China Tingkatkan Kerjasama Investasi

Senin, 4 Juli 2022 | 17:04 WIB
X