• Minggu, 26 Juni 2022

Menperdag 30/2022: Tiga Syarat Harus Dipernuhi Eksportir CPO Untuk Peroleh PE

Banjar Chaeruddin
- Selasa, 24 Mei 2022 | 17:11 WIB
Kelapa sawit (Dok)
Kelapa sawit (Dok)

SINARHARAPAN--Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan aturan baru tentang ketentuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannyan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan keterjangkauan harga.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil  karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama  pemerintah,” kata Menteri Perdagangan M Lutfi melalui siaran pers, Selasa (24/05).

Ditegaskan, para produsen dan eksportir CPO harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” ujarnya.

Dalam Permendag 30/2022 yang baru diterbitkan, ditegaskan eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO, dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi eksportir untuk memperoleh PE, yaitu:

Pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah.

Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. 

Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

Lutfi memperingatkan ada sanksi tegas bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan. Antara lain mendapat sanksi administratif, berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

X