• Jumat, 7 Oktober 2022

Kemendag Terima Kajian Penerapan DPO Minyak Goreng oleh BPKP

- Senin, 23 Mei 2022 | 18:30 WIB
Ilustrasi minyak goreng (Istimewa)
Ilustrasi minyak goreng (Istimewa)

SINAR HARAPAN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyerahkan hasil kajian penerapan aturan Domestic Price Obligation (DPO) kepada pemerintah, sebagai tindak lanjut pencabutan larangan ekspor crude palm oil (CPO).

Pada jumpa pers pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah memastikan, penerapan aturan DPO yang akan dibuat Kementrian Perdagangan akan sesuai dengan hasil kajian BPKP.

Juru Bicara BPKP Eri Satriana mengkonfirmasi tentang tindak lanjut pengawasan BPKP terhadap DPO minyak goreng melalui analisa atau kajian yang dilakukan.

"BPKP sudah menyerahkan hasil pengawasan dan analisa terhadap DPO minyak goreng kepada kementerian terkait," ujar Eri kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022.

Eri juga mengungkapkan harapan BPKP terhadap dalam hasil kajian yang diserahkan kepada Kemendag bisa memberikan perbaikan masalah kelangkaan dan kenaikan minyak goreng (migor).

"Ini sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng," pungkasnya. (Pramesti Regita)

Editor: Joko M

Tags

Terkini

BI Siap Kuatkan Ekosistem Global Halal Hub

Kamis, 6 Oktober 2022 | 13:56 WIB

Turun Sejak Agustus, Saham SCMA Siap Rebound?

Kamis, 6 Oktober 2022 | 13:05 WIB

Penerimaan Pajak Januari-Agustus Tumbuh 58,1%

Kamis, 6 Oktober 2022 | 11:27 WIB

Mendag: Ekportir Harus Tingkatkan Kualitas Produk

Kamis, 6 Oktober 2022 | 11:06 WIB

Harga Emas Berbalik Melemah, Ada Apa?

Kamis, 6 Oktober 2022 | 10:55 WIB

IHSG Naik Tipis, Saham COAL Berhasil Rebound

Rabu, 5 Oktober 2022 | 18:58 WIB
X