• Jumat, 12 Agustus 2022

Rachmat Gobel: Harus Konkret Keberpihakan Terhadap Produk Lokal

- Sabtu, 26 Maret 2022 | 08:41 WIB
Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. (Antara)
Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. (Antara)

SINAR HARAPAN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat negara melakukan keberpihakan terhadap produk dalam negeri.

"Harus ada langkah konkret untuk diwujudkan dan harus ada sanksi tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakannya. Dan yang tak kalah penting adalah harus menjadi bagian dari proses audit di BPK dan BPKP, serta kemudahan masuk dalam e-katalog oleh LKPP," kata Rachmat Gobel melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan Presiden dalam acara afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang diadakan di Bali dimana Presiden Jokowi mengaku geregetan terhadap rendahnya pembelian produk dalam negeri. Padahal produk impor itu sudah diproduksi di dalam negeri dan bukan termasuk teknologi tinggi.

Rachmat Gobel menyambut gembira sikap tegas Presiden Jokowi tersebut. Apalagi, katanya, sebetulnya Presiden sudah beberapa kali menyampaikan soal penggunaan produk dalam negeri. Bahkan Presiden sudah mengeluarkan peraturan pemerintah yang meregulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengatur pemihakan terhadap produksi nasional.

Lebih jauh ia mengingatkan kelahiran UU Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri guna membangun industri, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun kemakmuran.

"Tapi jika impornya masih ugal-ugalan maka UU Cipta Kerja sebagai Omnibus Law menjadi sia-sia. Muspro kalau kata orang Jawa. Mubazir," ujar Rachmat Gobel.

Sebagai wakil rakyat, ia berkali-kali mengingatkan tentang keharusan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Gobel pun pernah mempertanyakan efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN) ke banyak BUMN yang bernilai triliunan terhadap penggunaan produk dalam negeri.

"Jangan malah untuk impor, memperkaya negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain. Ini benar-benar mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945," ujar mantan Menteri Perdagangan itu..

 

Halaman:

Editor: Joko M

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X