• Selasa, 4 Oktober 2022

KKP Uji Coba Simulasi PNBP Pascaproduksi dengan Timbangan Elektronik

- Minggu, 13 Februari 2022 | 11:51 WIB
Tangkapan layar Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.
Tangkapan layar Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan uji coba simulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi untuk jenis sumber daya alam perikanan, dengan menggunakan timbangan elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi terkait PNBP tersebut.

"Simulasi ini dilakukan dengan menimbang ikan hasil tangkapan nelayan dengan timbangan elektronik. Sistem aplikasi juga telah dibangun, agar setelah dilakukan penimbangan, langsung terbit surat tagihan PNBP yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha perikanan," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (13/2/2022).

Ia mengemukakan, simulasi penarikan PNBP pascaproduksi untuk perikanan itu telah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Cirebon, pada 12 Februari 2022 lalu.

Terkait dengan mekanismenya, ia mengungkapkan bahwa mekanisme penarikan PNBP pascaproduksi jenis sumber daya alam perikanan dimulai sejak kapal perikanan masuk ke pelabuhan perikanan dengan menyampaikan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal (STBLKK).

Kemudian, dilanjutkan dengan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan oleh pengolah data bersama pelaku usaha untuk bersama-sama memastikan hasil penimbangan tercatat ke dalam sistem aplikasi dan diketahui bersama.

Kemudian petugas verifikator akan melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk ke sistem aplikasi sekaligus menginput harga ikan sebagai dasar penerbitan surat tagihan PNBP oleh Kepala Pelabuhan Perikanan.

Selain itu, tanda bukti bayar PNBP tersebut juga telah terkoneksi dengan sistem informasi PNBP online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

"Setelah dibayarkan pungutannya, izin penangkapan ikan pada sistem layanan informasi izin layanan cepat (SILAT) akan kembali aktif sehingga dapat mengurus persetujuan berlayar dan surat laik operasi (SLO) dan dapat kembali melaut menangkap ikan," imbuhnya.

Ia menambahkan regulasi terkait penangkapan ikan terukur saat ini tengah memasuki tahap final pembahasan yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

Freeport Tambah Investasi US$18,6 Miliar, Untuk Apa?

Selasa, 4 Oktober 2022 | 14:05 WIB

Siang Ini 4 Oktober 2022, Rupiah Menguat Tipis

Selasa, 4 Oktober 2022 | 13:13 WIB

Provinsi DIY Catat Inflasi Terendah Se-Pulau Jawa

Selasa, 4 Oktober 2022 | 06:42 WIB

Pertamina RD Siap Tembus Pasar Eropa

Senin, 3 Oktober 2022 | 08:38 WIB
X