• Sabtu, 3 Desember 2022

Baju Impor Kena BMTP, Pengusaha Protes ke Sri Mulyani

- Kamis, 18 November 2021 | 07:22 WIB
Handaka Santosa
Handaka Santosa

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo) memprotes kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengenakan ekstra bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) bagi pakaian dan aksesoris impor berkisar Rp19.260 sampai Rp63 ribu per potong mulai 12 November 2021.

Kebijakan itu tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.

"Pemerintah ini suka tidak mikir sih ya kalau buat kebijakan. Kebijakannya suka kurang evaluasi, sehingga ketetapannya sering tidak kena dengan tujuan yang diinginkan," ungkap Ketua Umum Apregindo Handaka Santosa seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (17/11).

Handaka menjelaskan protes ini muncul karena pengusaha merasa kebijakan baru ini sangat menambah beban dan berpotensi menggerus pendapatan mereka cukup dalam. Tanpa ekstra bea masuk saja, sambung Handaka, pihaknya sudah dibebankan dengan pungutan yang banyak dari negara.

Pertama, bea masuk garmen sebesar 25 persen. Kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Ketiga, pajak penghasilan 7,5 persen sampai 10 persen. Keempat, biaya surveyor 1 persen sampai 2 persen.

"Jadi tanpa BMTP saja sudah 45 persen. Lalu mau ditambah BMTP? Ya tentu orang-orang nanti larinya ke jastip (jasa titip) yang tidak kena PPN dan penyelundupan akan marak," ujarnya.

Jika ditambah lagi dengan ekstra bea masuk, maka total pungutan kepada pengusaha akan mencapai 70 persen. Hal ini tentu akan menggerus pendapatan dan keuntungan pengusaha karena menaikkan harga baju kepada konsumen dinilai tidak bisa semudah itu.

Pasalnya, lonjakan harga akan menimbulkan inflasi. Padahal, minat dan daya beli masyarakat pada produk ritel pakaian belum benar-benar pulih akibat tekanan pandemi covid-19.

Selain itu, hal ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat enggan membeli barang bermerek yang selama ini diimpor secara legal dan memberi sumbangan pajak kepada negara. Ujungnya, volume penjualan pun dikhawatirkan bakal "terjun payung".

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

X