• Selasa, 4 Oktober 2022

YLKI Ungkap Dugaan Monopoli Dermaga Eksekutif Merak

- Jumat, 5 Februari 2021 | 18:54 WIB
Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.
Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Perhubungan serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengevaluasi dugaan praktik monopoli di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.

"Kita minta Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub untuk segera evaluasi monopoli ASDP di dermaga 6 atau dermaga eksekutif karena hal itu berpotensi melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Saat ini PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupkan operator kapal penyeberangan di dermaga eksekutif lintasan Merak-Bakauheni.

Menurut dia, dugaan monopoli dermaga eksekutif tersebut berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1999, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Di sisi lain, UU itu juga mewajibkan pelaku usaha untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; serta wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Tulus mengatakan regulator harus konsisten dan berlaku adil terhadap semua operator agar dermaga itu bisa memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan publik.

Semua operator harus diberikan kesempatan yang sama selama memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

"Monopoli tidak ‘fair’ (adil) apalagi infrastruktur itu kan dibangun menggunakan APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kecuali kalau dibangun sendiri oleh operator, tapi kalau menggunakan anggaran negara maka harus diberikan kesempatan bagi semua operator yang memenuhi standar," tandasnya.

Selain berpotensi melanggar UU Perlindungan Konsumen, menurut Tulus, monopoli dermaga itu juga berpotensi menabrak UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab menghalang-halangi operator lain untuk berusaha.

Karena itu, lanjut dia, KPPU perlu segera turun tangan agar kondisi itu tidak berlarut-larut dan merugikan hak konsumen.

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

Freeport Tambah Investasi US$18,6 Miliar, Untuk Apa?

Selasa, 4 Oktober 2022 | 14:05 WIB

Siang Ini 4 Oktober 2022, Rupiah Menguat Tipis

Selasa, 4 Oktober 2022 | 13:13 WIB

Provinsi DIY Catat Inflasi Terendah Se-Pulau Jawa

Selasa, 4 Oktober 2022 | 06:42 WIB

Pertamina RD Siap Tembus Pasar Eropa

Senin, 3 Oktober 2022 | 08:38 WIB
X