• Jumat, 12 Agustus 2022

44 Peraturan Pelaksanaan Siap, Omnibus Law Diterapkan Februari 2021

- Rabu, 2 Desember 2020 | 09:56 WIB
Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Undangundang Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai Omnibus Law sudah dalam tahap finalisasi untuk penerapannya pada Februari tahun 2021. Puluhan aturan turunan (peraturan pelaksanaan) dari Undang-undang tersebut tengah dirampungkan.

Menurut Luhut Panjaitan, sejauh ini pemerintah telah menyelesaikan identifikasi 44 aturan turunan UU Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres). "Pemerintah masih terus melakukan identifikasi terhadap aturan turunan lainnya agar bisa diimplementasikan sesuai target", katanya saat menyampaikan sambutan pada Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event Indonesia "Omnibus Law for a Better Business Better World" Senin petang (30/11/2020), Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue merupakan bagian dari kegiatan Yayasan Upaya Indonesia Damai (United in Diversity).

-

Gambar 1: Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Forum Tri Hita Karana: "Omnibus Law Merupakan Terobosan Untuk Bisnis Indonesia yang Lebih Baik".

 

John Denton, Sekretaris Jenderal International Chamber of Commerce, yang menjadi co-host  forum ini, menyambutnya dengan mengatakan kita bisa mendengar langsung komitmen pemerintah Indonesia membangun ketahanan sektor swasta di tengah pandemi Covid 19.

Forum itu juga diikuti oleh Wakil Ketua MPR Lestari Murdiyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro serta pejabat pejabat tinggi pemerintahan. Mereka berdialog aktif dengan para peserta yang mewakili berbagai perusahaan multi-nasional, perwakilan Bank Dunia, dutabesar, lembaga keuangan, dan badan konservasi internasional, serta anggota APINDO dan Kadin. 

AMDAL Tetap Berlaku

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam kesempatan itu mengulangi penekanannya tentang masih berlakunya AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Ia mengatakan, Omnibus Law justru menggabungkan pengurusan izin AMDAL dengan pengurusan perizinan berusaha. Ini akan mempermudah pemerintah untuk mencabut perizinan berusaha bagi perusak lingkungan dengan pencabutan keduanya sekaligus. "Omnibus Law memberlakukan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sanksi administratif akan didahulukan. Sanksi pidana (juga) berlaku."

Halaman:

Editor: editor4

Tags

Terkini

Ribuan UMKM Akan Mengikuti Surabaya Great Expo 2022

Rabu, 10 Agustus 2022 | 20:46 WIB

Indeks Manufaktur Bulan Juli Terdongkrak Program P3DN

Selasa, 2 Agustus 2022 | 14:35 WIB
X