• Jumat, 27 Mei 2022

AS Lobi RI Longgarkan Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional

- Senin, 14 Oktober 2019 | 18:43 WIB
Darmin Nasution
Darmin Nasution

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Amerika Serikat (AS) meminta Indonesia melonggarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai salah satu 'barter' atas ketentuan perpanjangan fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preference/GSP) dari Negeri Paman Sam.

Namun, ia mengatakan Indonesia tidak akan memenuhi permintaan AS sebelum mendapat kepastian AS memperpanjang fasilitas GSP untuk Indonesia. Hal itu disampaikan dalam proses negosiasi kedua negara dalam kurun waktu setahun terakhir sejak AS mengevaluasi pemberian GSP kepada Indonesia.

Pelonggaran kebijakan GPN bertujuan agar Indonesia tidak membatasi proses switching melalui perusahaan prinsipal asal AS, Visa dan Mastercard atas transaksi kartu kredit di dalam negeri. Pasalnya, Bank Indonesia (BI) sudah menutup ruang bagi Visa dan Mastercard untuk memproses switching transaksi atas kartu debit di Tanah Air.

Kebijakan bank sentral nasional itu dikabarkan memberi penurunan bagi bisnis kedua perusahaan switching asal Negeri Paman Sam di dalam negeri. Hal itu kemudian membuat pemerintah AS turut melobi Indonesia untuk memberi pelonggaran kebijakan GPN, sehingga proses transaksi kartu kredit tetap bisa diproses kedua perusahaan dari AS itu.

"Itu (pelonggaran GPN) salah satu yang tadinya mereka minta. Tapi nanti dulu, pokoknya sebelum dia nyatakan resmi sudah dikasih lagi (fasilitas GSP) ya kami belum bisa mengklaim sudah," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Kendati begitu, Darmin belum memberi penjelasan lebih lanjut terkait potensi dan kelanjutan 'barter' permintaan AS itu. Namun, ia menekankan bahwa proses negosiasi GSP masih terus berlangsung.

"GSP biasalah dia (AS) tidak langsung bilang kasih (perpanjangan GSP), tapi ini prosesnya berjalan, tapi tetap kan tidak dihentikan," ungkap Darmin seperti dikutip dari cnnindonesia.com.

Sebelumnya, BI membantah tengah mempertimbangkan pelonggaran kebijakan GPN kepada Visa dan Mastercard demi memuluskan perpanjangan fasilitas GSP bagi kepentingan nasional. Pernyataan ini mengonfirmasi kabar yang beredar bahwa pejabat perdagangan AS melobi Indonesia untuk memberikan pelonggaran aturan sistem pembayaran bagi jaringan kartu Visa dan Mastercard.

Jika lobi tersebut berhasil, kedua prinsipal asing tersebut tidak perlu bermitra dengan perusahaan lokal di Indonesia dalam memproses transaksi kartu kredit di dalam negeri. "Jadi berita yang berkembang itu, saya kira tidak seluruhnya tepat. Kami tidak akan merevisi apa yang sudah ada di GPN," kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Erwin Haryono.

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

X