• Sabtu, 1 Oktober 2022

Lembaga Indonesia-China Dukung Pengembangan Sektor Pajak dan Kepabeanan RI

- Rabu, 13 Maret 2019 | 19:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Ketua LIC Sudradjat (kanan).
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Ketua LIC Sudradjat (kanan).

JAKARTA - Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia-China bersama Lembaga Kajian Pajak dan Kepabeaan (LKPK) serta Universitas Tarumanagara, menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait pengembangan ekonomi Indonesia di sektor pajak dan bea cukai (kepabeaan).

Penandatangan nota kesepahaman tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara serta pejabat tinggi dari lembaga terkait lainnya.

Acara yang dilangsungkan di Auditorium Universitas Tarumanega Kampus 1 itu, juga dibalut dengan Dialog Ekonomi bertajuk "Prospek Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Tahun 2019".

Dalam sambutannya, Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, Budaya Indonesia-China (LIC) Sudradjat menerangkan asal muasal terbentuknya lembaga yang kini dipimpinnya itu.

"Lembaga Indonesia China ini adalah lembaga yang dikukuhkan karena jasa jasanya para pedagang yang waktu itu dipimpin oleh Bapak Sukamdani Sahid Gitosardjono. Beliau adalah Ketua Kadin pertama kali," ungkapnya pada Rabu, (13/3/2019).

Saat itu, lanjutnya, Indonesia dan China mengalami kebekuan hubungan diplomatik sejak 1967. Baru kemudian tahun 1985, Sukamdani memberikan penjelasan kepada Presiden Soeharto untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan negeri mandarin tersebut. Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dengan cara membuka hubungan dagang.

"Bahwa walaupun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan China alangkah baiknya kalau perdagangan kita buka. Karena katanya 'Qian' atau uang itu tidak pernah terbatas," ucapnya menirukan perkataan Sukamdani saat itu.

Alhasil, hubungan dagang Indonesia-China disetujui Soeharto dan dimulai pada tahun 1986-1987. Dari situ, hubungan billateral kedua negara perlahan terbangun. "Hubungan diplomatik kita dengan China saat itu akhirnya bisa dicairkan pada tahun 90," kata Sudradjat.

Sejarah tersebut menurut Sudradjat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan perekonomian negara. Sehingga ia berharap kerjasama yang dilakukan hari ini dapat membuka ruang baru untuk mengembangkan perekonomian Indonesia lewat pendidikan pajak dan kepabeaan. "Indonesia tetap terus melanjutkan pembangunannya dan terus bisa makin maju dan bisa bersaing ditengah-tengah kompetisi global yang luar biasa," tambahnya.

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

PT Timah Raih 8 Penghargaan, Saham TINS Mulai Balik Arah

Jumat, 30 September 2022 | 19:50 WIB

IHSG Tertatih-tatih, Saham BAPA dan FIRE Meroket

Jumat, 30 September 2022 | 13:16 WIB

Aktivitas Manufaktur China Kembali Bangkit

Jumat, 30 September 2022 | 10:14 WIB

OPEC+ Pangkas Produksi Bulan Depan, Harga Minyak Merosot

Jumat, 30 September 2022 | 09:59 WIB

Harga Emas Semakin Volatil, Ada Apa?

Jumat, 30 September 2022 | 09:16 WIB

Maudy Ayunda: B20 Wariskan Program Berkelanjutan

Jumat, 30 September 2022 | 08:45 WIB

INA dan Allianz Danai Traveloka Rp4,5 Triliun

Kamis, 29 September 2022 | 21:07 WIB

Inflasi Pangan di Inggris Cetak Rekor Tertinggi

Kamis, 29 September 2022 | 15:25 WIB
X