• Selasa, 6 Desember 2022

Ideologi Pembangunan Versus Ideologi Pasar

- Rabu, 6 Maret 2019 | 10:48 WIB
Fauzi Aziz
Fauzi Aziz

JIKA bicara tentang lanskap dalam kehidupan untuk menuju pada keadaan yang lebih baik, maka arus utama yang ada di depan kita adalah hadirnya dua kutub ideologi yang penulis sebut dengan istilah ideologi pembangunan dan ideologi pasar. 

Indonesia yang kini terus berusaha berbenah  hakikatnya secara faktual sedang menjalankan kedua ideologi tersebut. Secara mudah dan sederhana, ideologi pembangunan menjual tema tentang growth through equity. Karena itu muncul pandangan bahwa pembangunan harus melibatkan semua pihak yang membuat masyarakat terinklusi dalam pencapaian pembangunan.

Tidak salah kemudian muncul pendekatan pembangunan yang umum kita kenal dengan sebutan pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Sehingga dalam sistem kebijakan fiskal, kita dikenalkan beberapa fungsi anggaran, antara lain fungsi perencanaan, fungsi alokasi dan distribusi, fungsi stabilisasi dan pertimbuhan serta fungsi pengawasan anggaran. 

Ideologi pasar tidak bicara seperti itu. Dia lebih perhatian terhadap pentingnya efisiensi dan produktifitas, tentang persaingan, alokasi sumber daya yang dapat menjawab dua kebutuhan-kebutuhan tersebut, serta mengharapkan peran pemerintah yang minimalis kecuali jika pasar mengalami gangguan, maka intervensi pemerintah harus dihadirkan sampai kondisi pasar kembali normal atau stabil. Pendek kata, ideologi pasar menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar yang ciri utamanya mengandalkan pada hukum penawaran dan permintaan. 

Pembangunan penting karena kita butuh untuk membangun kekuatan ekonomi agar bisa hidup eksis dalam lingkungan ekonomi pasar. Sebab itu, penulis melihat bahwa sesungguhnya antara ideologi pembangunan dan ideologi pasar terjadi hubungan yang bersifat simetris ketika dilihat secara kausalitas. Membangun menjadi prasyarat agar kita bangsa Indonesia dapat hidup dalam ekonomi pasar.

Dua-duanya hadir sebagai realitas yang ada di depan mata kita dan dua duanya penting untuk menuju terbentuknya sebuah kondisi idial yang kita akan capai yaitu growth through equity atau dalam bahasa lain disebur pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Buat Indonesia sebagai nation state yang dirancang untuk bertransformasi ke dalam konsep walfare state, prinsip-prinsip pembangunan semacam itu harus dijalankan karena konstitusional. 

 

Hidup dalam dua ideologi yang berbeda visi dan misinya memerlukan satu pemahaman yang baik dalam cara mengawal dan mengelolanya. Pemerintah dan parlemen bertanggung jawab penuh atas seluruh prosesnya dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan sekaligus sebagai pelaku pasar. Menjadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Amartya Sen, peraih nobel ekonomi tahun 1998 yang mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses yang memfasilitasi manusia untuk mengembangkan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Azas demokrasi ada di situ. Asumsi pemikiran yang beliau sampaikan itu adalah bila setiap manusia mampu mengoptimalkan potensinya maka kontribusinya untuk kesejahteraan bersama juga akan menjadi maksimal.

Kalau kita belajar dari China, maka meskipun sistem demokrasi tidak tumbuh, tetapi proses emansipasi pikiran seluruh rakyatnya mendapatkan tempat utama dalam 8 pilar pembangunan untuk membuat kekuatan bangsa China di dunia menjadi dahsyat dan berpengaruh. 

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

Siap IPO Bulan Ini, ISAP Tambah Mesin Produksi

Senin, 5 Desember 2022 | 11:14 WIB

PUPR Siap Operasikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

Senin, 5 Desember 2022 | 07:13 WIB

REI Siap Jajaki Investasi di IKN Nusantara

Minggu, 4 Desember 2022 | 10:21 WIB
X