• Jumat, 30 September 2022

Kominfo Cabut Izin Frekuensi First Media, Bolt, dan Jasnita

- Minggu, 18 November 2018 | 18:57 WIB
Modem Bolt
Modem Bolt

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang diberikan kepada PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita Telekomindo.

Ketiga perusahaan tersebut sampai batas jatuh tempo yang diberikan oleh Kominfo, Sabtu (17/11), masih belum melunasi kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio.

"Tidak ada pembayaran yang masuk sampai pagi. (Maka akan-red) diproses dengan ketentuan yang berlaku," ujar Direktur Operasi Sumber Daya SDDPI Kominfo Dwi Handoko, Minggu (18/11/2017) seperti dikutip detik.com.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, menuturkan hingga batas akhir Sabtu (17/11) pukul 23.59, ketiga operator tidak melakukan pelunasan hutang BHP Frekuensi.

"Karena hari ini hari libur, Kemkominfo sedang memproses penyiapan SK Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator tersebut. Besok Senin, 19 November, kami akan keluarkan SK Pencabutan tersebut," tegasnya.

Sebagai informasi, PT First Media Tbk (KBLV) dan Bolt menunggak kewajiban membayar BHP frekuensi radio di 2,3 GHz untuk tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar), sedangkan Bolt menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp343 miliar).

Kedua perusahaan Lippo Group ini diketahui belum menunaikan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar.

"Bukan izin pengoperasiannya, tapi izin penggunaan frekuensinya yang kalau tidak ada settlement sampai tanggal 17 November, itu bisa dicabut izin penggunaan frekuensinya," tegas Menkominfo Rudiantara beberapa hari lalu.

Selain First Media dan Bolt, ada PT Jasnita Telekomindo yang juga macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel "Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio" yang dirilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

PT Timah Raih 8 Penghargaan, Saham TINS Mulai Balik Arah

Jumat, 30 September 2022 | 19:50 WIB

IHSG Tertatih-tatih, Saham BAPA dan FIRE Meroket

Jumat, 30 September 2022 | 13:16 WIB

Aktivitas Manufaktur China Kembali Bangkit

Jumat, 30 September 2022 | 10:14 WIB

OPEC+ Pangkas Produksi Bulan Depan, Harga Minyak Merosot

Jumat, 30 September 2022 | 09:59 WIB

Harga Emas Semakin Volatil, Ada Apa?

Jumat, 30 September 2022 | 09:16 WIB

Maudy Ayunda: B20 Wariskan Program Berkelanjutan

Jumat, 30 September 2022 | 08:45 WIB

INA dan Allianz Danai Traveloka Rp4,5 Triliun

Kamis, 29 September 2022 | 21:07 WIB

Inflasi Pangan di Inggris Cetak Rekor Tertinggi

Kamis, 29 September 2022 | 15:25 WIB
X