Sri Mulyani: Ekonomi Perlu Tumbuh Di Atas 6% Untuk Bisa Keluar Dari Middle-Income Trap

SINAR HARAPAN--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen agar mampu keluar dari Middle-Income Trap (MIT) pada tahun 2045.

“Untuk bisa keluar dari Middle-Income Trap, maka kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dipacu di atas 6 persen, tahun 2025 sampai 2029 harus mendekati 6 persen dan seterusnya mendekati 7 persen,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) untuk tahun 2023 sampai 2024 di angka 5,2 persen, kemudian untuk 2025 hingga 2029 di angka 5,9 persen. Untuk periode tahun 2030 sampai 2039, pemerintah menargetkan 6,9 persen, serta 2040 sampai 2045, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,1 persen agar mampu keluar dari MIT.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bendahara Negara ini menetapkan kebijakan fiskal 2024 yang berfokus untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada kebijakan fiskal 2024, kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga komoditas, menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan angka prevalensi stunting, serta meningkatkan investasi.

Sedangkan fokus kebijakan jangka menengah-panjang meliputi mengurangi ketimpangan SDM (Human Capital Gap), ketimpangan infrastruktur (infrastructure gap), dan ketimpangan institusional (institutional gap). Fokus kebijakan tersebut diharapkan mampu mengarahkan Indonesia menuju transformasi ekonomi.

“Untuk Fiscal Policy 2024, kami sampaikan tetap dengan tema untuk tujuan Indonesia menjadi negara maju dengan visi Indonesia 2045. Ranking GDP kita diharapkan naik dari posisi 16 ke 5 pada 2045, angka harapan hidup dari 71,9 sampai 75,5, tingkat pengangguran 5,5 persen ke 3 sampai 4 persen, dan kontribusi industri manufaktur yang dari 20,5 persen ke 26 persen," ujar Sri Mulyani.

Utang

Sri Mulyani Indrawati di depan DPR juga mengungkapkan data Kemenkeu hingga akhir Maret 2023, utang pemerintah tercatat Rp7.879 triliun atau 39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang ini menurun dibandingkan posisi utang pemerintah di tahun 2021 yang rasionya mencapai 40,7 persen dari PDB.

Menkeu menyebut rasio utang pemerintah masih aman. Karena masih di bawah batas rasio yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan negara yaitu 60 persen dari PDB. 

Rasio utang pemerintah Indonesia juga tergolong lebih rendah dibandingkan rasio utang pemerintah negara lainnya di kawasan ASEAN. Thailand misalnya, rasio utang pemerintahnya 60,5 persen dari PDB, dan Malaysia rasio utang pemerintahnya 66,3 persen dari PDB.

“APBN Indonesia mendorong pemulihan ekonomi, dan penggunaan utang. Penggunaan utang kita termasuk efektif terlihat dari kenaikan penggunaan utang dibandingkan dengan kenaikan PDB nominal,” ujar Menkeu, dikutip rri.go.id. 

“Indonesia, satu dollar utang menghasilkan kenaikan PDB nominal sebesar 1,34 dollar. Jadi kenaikan PDB nominal kita lebih besar dari kenaikan utang,” ucap Menkeu.

Sementara, Thailand penarikan 1 dollar utang menghasilkan kenaikan PDB nominal hanya 0,34 dollar dan Malaysia 0,70 dollar. Hanya Vietnam yang perbandingannya paling baik, penarikan 1 dollar utang menghasilkan kenaikan PDB nominal 5,6 dollar di Vietnam.