Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 Kepada BPK

SINAR HARAPAN - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang belum diaudit alias unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit, seperti dikutip dari instagram resmi @smindrawati Rabu 29 Maret 2023.

LKPP yang disampaikan oleh bendarahara negara itu terdiri dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dirinya mengatakan tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga pandemi COVID-19 berhasil dilalui Indonesia dengan baik.

Baca Juga: Potensi Nilai Impor Pakaian Ilegal Capai Rp100 Triliun, Pemerintah Tegaskan Berantas Importir Pakaian Ilegal

Indonesia berhasil mengendalikan pandemi sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), di atas asumsi APBN, yaitu sebesar 5,2 persen.

Dari sisi produk domestik bruto (PDB) riil, PDB Indonesia sudah di atas sebelum pandemi, yaitu tahun 2019.

Baca Juga: Bidik Dana Rp82,5 Miliar, Saham AWAN Segera Melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Di sisi lain, inflasi tahun 2022 juga terkendali pada level 5,5 persen (yoy) pada saat dunia menghadapi inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Bendahara Negara tersebut menambahkan, dalam LKPP tahun 2022, disampaikan pula laporan output strategis yang menjadi prestasi kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh kementerian/lembaga.

Prestasi itu di antaranya pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 kilometer (km), pembangunan jalan 1.435 km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 km, 32 bendungan, bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin, serta pemberian bansos 20 juta kelompok penerima manfaat.

Baca Juga: Segera IPO, Arsy Buana Travelindo (HAJJ) Patok Harga IPO Rp140 Per Saham

Menkeu pun berterima kasih kepada BPK yang terus membangun sinergi dan komunikasi yang efektif bersama pemerintah.

Pemerintah juga mengapresiasi pemberian enam kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari LKPP secara berturut turut sejak 2016 dari BPK dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia.***