Menuju Rekonsiliasi Politik

Selasa , 23 April 2019 | 09:58
Menuju Rekonsiliasi Politik
Sumber Foto Kompasiana.com
Ilustrasi
POPULER

Biaya Pemilu dan Pilpres kali ini sungguh sangat mahal. Nilai kerugiannya pun tak terkira. Baru kali ini puluhan petugas pemungutan suara meninggal dunia ketika sedang menjalankan tugas atau sesudahnya. Bahkan tercatat 15 personil polisi pun meninggal ketika menjalankan tugas pengamanan Pemilu. Belum terhitung jumlah mereka yang jatuh sakit.

Penyebab utamanya, seperti dikabarkan, adalah kelelahan yang hebat. Mereka harus bekerja berhari-hari mempersiapkan pencoblosan, kemudian pada “Hari H” harus bekerja nonstop berjam-jam. Banyak yang harus menyelesaikan penghitungan suara dan rekapitulasinya hingga larut, bahkan subuh berikutnya.  

Kondisi ini tampaknya terabaikan oleh para perancang UU di DPR. Para perancang pemilu serentak tidak memperhitungkan resiko yang harus diderita oleh para petugas KPPS di lapangan, hanya karena pandangan bahwa pemilu serentak akan lebih murah dan efisien. Nyatanya tidak, bahkan korban jiwa berjatuhan.  

Kini, hampir sepekan setelah pencoblosan timbul masalah baru. Para pensurvei yang melakukan hitung cepat (quick count) sudah mengumumkan hasil yang memenangkan Capres/Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, namun Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno tidak mau menerimanya. Prabowo bahkan mengklaim kemenangan berdasarkan real count internalnya.

Sayangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang memutuskan pemenang Pemilu/Pilpres, tidak bertindak cepat. Proses penghitungan suara terasa sangat lambat. Padahal perangkat komputer IT mereka terbilang canggih. Hingga Selasa (23/4) pagi baru sekitar 18% suara yang masuk. Posisi sementara untuk kemenangan Jokowi-MA yang meraih sekitar 54%.

Persoalan menjadi lebih rumit karena di sejumlah daerah terjadi berbagai penyimpangan. Bahkan kecurangan. KPU maupun Bawaslu, mengakui hal itu. Banyak kasus salah hitung dan input data, surat suara yang tercoblos, orang yang tidak berhak ikut mencoblos, pencurian kotak suara dan berbagai macam masalah lainnya. Itu sebabnya di sejumlah daerah harus dilakukan pencoblosan ulang, juga penghitungan ulang.

Kasus-kasus tersebut tidak seharusnya terjadi. Itu sebabnya KPU menerima banyak tekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara cepat, namun tertib, professional dan bertanggungjawab. Kondisi paska Pemilu/Pilpres saat ini memang tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Tensinya cenderung kearah negatif dan bisa eskalatif.

Apakah akan terjadi konflik terbuka? Mudah-mudahan tidak. Situasi seperti ini bukan baru sekarang terjadi, dan setiap kali selalu ditemukan jalan keluarnya. Para pemimpin politik selalu bisa menemukan konsensus sehingga konflik terbuka bisa dihindari.

Presiden Joko Widodo bahkan berencana menemui rivalnya, Prabowo Subianto, setelah kegagalan utusannya, Luhut B Panjaitan, pekan lalu. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin organisasi Islam di rumahnya.  Namun Kalla setelah pertemuan itu menegaskan bahwa yang paling berkompeten adalah KPU, pemerintah dan masing-masing Capres/Cawapres. "Yang punya kewenangan untuk meredam itu KPU, pemerintah, masing-masing calon," katanya.

Kita perlu menggarisbawahi penegasan Jusuf Kalla tersebut. KPU harus bekerja cepat, transparan dan professional agar masyarakat menerimanya dengan baik, apapun hasil akhirnya nanti. Jokowi-Prabowo sangat baik bila bertemu untuk menunjukkan kepada publik bahwa tidak ada permusuhan diantara mereka. Namun labih penting lagi keduanya harus mampu menenangkan para pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum.

Kini ada masa menunggu yang masih sangat lama sampai KPU mengetok palu hasil penghitungan suara pada 22 Mei nanti. Masih satu bulan lagi. Bila  tidak disikapi dengan bijaksana, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Meski demikian, kita meyakini tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Bangsa ini membayar terlalu mahal di bidang politik karena selalu saja terjadi konflik yang berlarut-larut dan mengakibatkan kerugian moril dan materiel yang sangat besar.

Kita berharap para pemimpin dan elite politik mampu menyelesaikan konflik-konflik tersebut, betapapun besarnya perbedaan, dengan konsensus yang bisa diterima semua pihak. Dengan demikian, kita bisa berharap semua pihak, terutama para pendukung, mampu menahan diri. Bertindaklah dalam koridor hukum sebagai bukti bahwa kita memang sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi.



Sumber Berita:Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load